Bujurnews, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengerek tajam ambisi Program Gratispol Pendidikan 2026. Anggaran disiapkan melonjak menjadi Rp1,37 triliun untuk menjangkau 159.006 mahasiswa hampir lima kali lipat dari kuota 32 ribu penerima pada 2025.
Lonjakan angka ini terdengar impresif. Namun, catatan pelaksanaan tahun sebelumnya menunjukkan pekerjaan rumah program ini belum sepenuhnya beres.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan perluasan sasaran bukan hanya untuk mahasiswa umum, tetapi juga tenaga pendidik.
“Guru-guru juga kami utamakan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Jika gurunya hebat, maka kita akan dapat melahirkan siswa dan mahasiswa yang hebat pula,” kata Rudy, Selasa (10/2/2026).
Fokus pada guru disebut sebagai investasi strategis. Tapi, perluasan target besar-besaran ini datang setelah pelaksanaan 2025 justru menyisakan kuota yang tidak terserap optimal. Dari 32 ribu kursi beasiswa yang disiapkan, sebagian tidak terisi karena banyak pendaftar tersandung syarat administratif.
Pemprov mengakui salah satu sumber masalah adalah minimnya pemahaman publik atas kriteria penerima. Syarat domisili minimal tiga tahun di Kaltim atau status putra-putri daerah menjadi batu sandungan. Belum lagi pembatasan bahwa beasiswa hanya berlaku untuk mahasiswa jalur reguler, bukan kelas eksekutif atau ekstensi.
Alih-alih kekurangan peminat, persoalannya justru pada desain kebijakan dan sosialisasi. Banyak calon pendaftar baru mengetahui batasan tersebut setelah proses berjalan.
“Kami akui, tentu tidak ada yang sempurna. Kami menerima seluruh kritik dan saran. Kami akan segera melakukan pembenahan,” ujar Rudy.
Pernyataan itu menegaskan bahwa problem utama bukan pada niat, melainkan pada tata kelola.
Kenaikan anggaran hampir Rp1,37 triliun menempatkan Gratispol sebagai salah satu program pendidikan daerah dengan skala fiskal terbesar di Indonesia. Namun, ekspansi cepat tanpa perbaikan sistem berisiko mengulang persoalan lama dalam skala yang lebih besar: data penerima tak akurat, seleksi berlarut, hingga potensi salah sasaran.
Hingga kini, Pemprov belum merinci skema teknis baru yang akan memastikan lonjakan kuota ini diimbangi kesiapan sistem verifikasi, integrasi data kependudukan, dan pengawasan distribusi dana.
