Bujurnews, Samarinda – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur menurunkan kapasitas bandwidth program internet desa Gratispol pada 2026 akibat keterbatasan anggaran.
Kepala Dinas Kominfo Kaltim, Muhammad Faisal menyebut, hingga akhir 2025 jaringan internet telah terpasang di 802 dari total 841 desa atau 95 persen cakupan. Capaian itu melampaui target RPJMD sebanyak 716 desa.
“Masih tersisa sekitar 39 desa yang belum terlayani,” ujar Faisal, Kamis (12/2/2026), mengutip wawancara media selasar.
Instansinya, lanjut Faisal, hanya mendapat alokasi awal Rp8 miliar pada 2026 ini. Jika ditambah proyeksi APBD Perubahan Rp5 miliar, total anggaran sekitar Rp13 miliar. Sementara kebutuhan operasional setahun diperkirakan Rp16-20 miliar.
Untuk menutup selisih anggaran, kapasitas internet di sejumlah desa diturunkan, misalnya dari 100 Mbps menjadi 50 Mbps. Jaringan tetap aktif dan tidak dibebankan ke pemerintah desa.
Pemangkasan bandwidth dilakukan agar pemasangan jaringan di 39 desa tersisa tetap berjalan tahun ini. Targetnya, seluruh 841 desa di Kaltim terhubung internet pada 2026.
Kendala utama terdapat di wilayah terpencil yang belum terjangkau serat optik dan harus menggunakan satelit dengan biaya lebih mahal.
Per Desember 2025, seluruh desa di Berau, Mahakam Ulu, dan Penajam Paser Utara sudah terpasang internet. Sementara di Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Paser masih terdapat puluhan desa belum terlayani.
Faisal memastikan program Gratispol tetap berjalan. Jika kondisi fiskal membaik pada 2027, kapasitas bandwidth akan kembali ditingkatkan.
“Ini tetap program Gratispol. Kami mohon pengertian masyarakat desa karena kondisi keuangan daerah memang sedang terbatas. Jika keuangan membaik pada 2027, bandwidth akan kami tingkatkan kembali,” pungkasnya. (rc)
