Bujurnews, Samarinda – Aksi unjuk rasa besar yang pecah di Samarinda pada 21 April 2026 bukan sekadar demonstrasi biasa. Ribuan massa turun ke jalan membawa satu pesan utama yaitu menurunnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Di balik tuntutan agar Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mundur, terdapat akumulasi kekecewaan yang telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah kebijakan pemerintah daerah, terutama terkait pengelolaan anggaran, menjadi sorotan utama.
Beberapa program belanja daerah dinilai publik tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. Pengadaan kendaraan dinas dengan nilai besar serta renovasi fasilitas jabatan disebut-sebut menjadi simbol ketimpangan prioritas, di tengah kebutuhan dasar masyarakat yang masih belum sepenuhnya terpenuhi.
“Ini bukan soal satu kebijakan saja, tapi pola,” ujar salah satu peserta aksi. Ia menilai pemerintah lebih fokus pada belanja yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat luas.
Selain itu, isu transparansi juga menjadi perhatian. Minimnya komunikasi pemerintah dalam menjelaskan dasar pengambilan kebijakan dinilai memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Kondisi ini kemudian memicu spekulasi serta memperkuat persepsi negatif di ruang publik.
Tekanan terhadap pemerintah semakin menguat ketika demonstran juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan legislatif. DPRD Kalimantan Timur didesak untuk tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi aktif menggunakan hak angket atau interpelasi guna menguji kebijakan eksekutif.
Situasi di lapangan pada hari aksi mencerminkan besarnya akumulasi emosi tersebut. Massa yang awalnya menyampaikan aspirasi secara terbuka, berubah menjadi lebih agresif setelah tidak mendapat respons langsung dari kepala daerah. Ketidakhadiran gubernur dan wakil gubernur di tengah demonstrasi menjadi titik balik yang memicu eskalasi.
Aparat keamanan akhirnya membubarkan aksi pada sore hari setelah situasi dinilai tidak kondusif. Namun, pembubaran tersebut tidak serta-merta meredam substansi persoalan yang diangkat.
Pengamat kebijakan publik menilai, peristiwa ini merupakan indikator adanya krisis kepercayaan yang serius.
“Ketika tuntutan sudah sampai pada desakan mundur, itu menunjukkan masalahnya bukan lagi teknis, tetapi menyangkut legitimasi,” ujarnya.
Aksi 21 April pun menjadi penanda penting bahwa persoalan tata kelola anggaran, transparansi, dan komunikasi publik kini menjadi isu krusial di daerah. Jika tidak ditangani secara terbuka dan akuntabel, gelombang protes serupa berpotensi kembali terjadi.
