Bujurnews, Samarinda – Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur langsung dihadapkan pada ekspektasi besar sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun alih-alih berjalan mulus, awal masa kepemimpinan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, justru diwarnai rentetan polemik yang memicu kritik luas dari publik.
Berbagai isu mencuat, mulai dari gaya komunikasi, kebijakan anggaran, hingga dugaan praktik dinasti politik. Akumulasi persoalan tersebut bahkan berujung pada aksi demonstrasi besar pada 21 April 2026 di Samarinda yang menuntut evaluasi hingga desakan mundur.
Rudy Mas’ud, mantan anggota DPR RI yang memenangkan Pilkada 2024 bersama wakilnya Seno Aji, sebelumnya menjanjikan program unggulan Gratispol sebagai solusi pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat. Namun, implementasi program tersebut dinilai belum berjalan optimal di lapangan.
Selain itu, gaya komunikasi pemerintah turut menjadi sorotan. Pernyataan Rudy yang menyebut Dedi Mulyadi sebagai “Gubernur Konten” sempat menuai kontroversi di ruang publik. Di sisi lain, insiden dugaan intimidasi terhadap jurnalis oleh ajudan gubernur pada Juli 2025 memperkeruh persepsi publik terhadap komitmen kebebasan pers.
Isu lain yang tak kalah menyita perhatian adalah tudingan dinasti politik. Publik menyoroti sejumlah posisi strategis yang diisi oleh keluarga dekat gubernur, mulai dari legislatif hingga kepala daerah. Kondisi ini memicu kekhawatiran melemahnya mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan.
Kontroversi semakin menguat ketika Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran Rp8,5 miliar untuk mobil dinas jenis Range Rover serta Rp25 miliar untuk renovasi rumah jabatan. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat, kebijakan tersebut dinilai tidak sensitif dan memicu kemarahan publik.
Sorotan juga tertuju pada pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) dengan anggaran mencapai Rp10,78 miliar per tahun. Komposisi tim yang besar memunculkan kritik sebagai potensi pemborosan anggaran.
Tak hanya itu, kebijakan pengalihan iuran BPJS Kesehatan ke pemerintah kabupaten/kota memicu polemik baru. Di Samarinda, lebih dari 49 ribu warga terancam kehilangan jaminan kesehatan, memicu protes dari Wali Kota Andi Harun.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Pemprov Kaltim memberikan sejumlah klarifikasi. Gubernur Rudy Mas’ud telah mengembalikan mobil dinas sebagai bentuk respons atas sorotan publik.
Pemerintah juga menyatakan kebijakan BPJS bertujuan menata keadilan fiskal, serta menegaskan TAGUPP berfungsi sebagai tim pemikir untuk meningkatkan kemandirian daerah.
Namun demikian, derasnya kritik menunjukkan adanya krisis kepercayaan yang tidak bisa diabaikan. Bagi sebagian masyarakat, polemik ini bukan sekadar persoalan kebijakan, melainkan cerminan arah kepemimpinan di tengah peran strategis Kalimantan Timur sebagai penyangga ibu kota negara.
Aksi demonstrasi besar pada April 2026 menjadi penanda bahwa publik menuntut lebih dari sekadar janji. Transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada rakyat kini menjadi ujian utama bagi kepemimpinan daerah ke depan.
