Bujurnews.com, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyoroti wacana penghapusan tenaga guru honorer yang dinilai berpotensi memperparah krisis kekurangan tenaga pendidik di daerah, khususnya di Kota Samarinda.
Menurut Anhar, saat ini dunia pendidikan di daerah masih sangat bergantung pada keberadaan guru honorer.
Bahkan, kekurangan tenaga pengajar yang mencapai ratusan orang dinilai akan semakin parah apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.
“Sekarang saja kita masih kekurangan sekitar 700 guru. Kalau guru honorer dihilangkan, otomatis kekurangannya akan semakin besar,” ujarnya
pada Minggu (10/5/2026).
Ia menegaskan, pemerintah pusat tidak bisa menyamaratakan kondisi daerah dengan kota-kota besar seperti Jakarta.
Sebab, kebutuhan dan ketersediaan tenaga pengajar di tiap daerah memiliki tantangan yang berbeda.
“Jangan samakan daerah-daerah lain dengan Jakarta dan sebagainya,” katanya.
Anhar juga menyinggung latar belakang Menteri Pendidikan yang dinilai memahami dunia pendidikan, termasuk sistem pendidikan berbasis organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah.
Menurutnya, lembaga pendidikan swasta justru selama ini banyak ditopang oleh tenaga non-PNS namun tetap mampu menghasilkan kualitas pendidikan yang baik.
“Di lingkungan pendidikan Muhammadiyah misalnya, hampir tidak ada guru PNS. Tapi tetap berjalan baik karena dikelola secara profesional,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai kualitas guru honorer tidak kalah dibanding guru ASN.
Bahkan, pada mata pelajaran tertentu seperti kimia dan bidang keahlian khusus lainnya, guru honorer dinilai memiliki kompetensi yang sangat dibutuhkan.
“Guru honorer ini banyak yang ahli di bidangnya. Bahkan logikanya, untuk mata pelajaran tertentu mereka seharusnya bisa dihargai lebih tinggi,” ucapnya.
Politisi PDIP itu pun meminta pemerintah fokus mencari solusi, bukan justru menghapus keberadaan guru honorer tanpa kesiapan yang matang.
“Kalau masalahnya anggaran, ya pemerintah harus carikan solusi anggarannya. Karena saat ini kita masih sangat membutuhkan tambahan guru,” tegasnya.
Meski mengakui pemerintah memiliki kewenangan membuat kebijakan, Anhar mengingatkan daerah tidak boleh dijadikan pihak yang disalahkan apabila nantinya muncul gejolak akibat kekurangan tenaga pengajar.
“Kalau memang guru honorer mau ditiadakan, silakan saja karena itu kewenangan pemerintah. Tapi ketika nanti ada masalah di daerah, jangan salahkan daerah kalau muncul gejolak karena kekurangan tenaga pendidikan,” pungkasnya.(Rfh/Adv/DPRD Samarinda)
