Bujurnews, Samarinda – Wacana penataan dan penertiban usaha Pertamini di Kota Samarinda mendapat perhatian dari DPRD Kota Samarinda. Legislator menilai kebijakan yang akan diterapkan pemerintah perlu mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan pendapatan dari usaha penjualan BBM eceran tersebut.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, mengatakan keberadaan Pertamini masih memiliki peran bagi sebagian masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar di lokasi yang jauh dari SPBU atau pada waktu-waktu tertentu ketika akses pelayanan terbatas.
Menurutnya, pemerintah memang memiliki kewajiban untuk memastikan distribusi bahan bakar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, langkah penataan tersebut sebaiknya tidak dilakukan semata-mata melalui pendekatan penegakan aturan, melainkan juga memperhatikan dampak yang dapat dirasakan pelaku usaha kecil.
Ia menilai banyak pengelola Pertamini merupakan masyarakat yang menjadikan usaha tersebut sebagai sumber penghasilan utama. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil perlu disertai alternatif solusi agar tidak menimbulkan tekanan ekonomi baru bagi warga.
“Penataan tentu perlu dilakukan, tetapi pemerintah juga harus memikirkan bagaimana masyarakat yang selama ini bergantung pada usaha tersebut tetap memiliki kesempatan untuk mencari nafkah,” ujarnya.
Adnan juga menyoroti pentingnya dasar regulasi yang kuat dalam mengatur keberadaan Pertamini. Menurutnya, penanganan persoalan tersebut membutuhkan kebijakan yang lebih komprehensif sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat.
Selain itu, ia meminta pemerintah membuka ruang dialog dengan para pelaku usaha sebelum menerapkan kebijakan yang lebih luas. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan solusi, kebijakan yang dihasilkan dinilai akan lebih mudah diterima dan dijalankan.
DPRD Samarinda berharap penataan Pertamini ke depan dapat menghasilkan keseimbangan antara kepentingan keselamatan dan kepatuhan terhadap aturan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, pemerintah dinilai dapat menciptakan solusi yang tidak hanya tertib secara regulasi, tetapi juga tetap berpihak pada warga yang menggantungkan hidup dari sektor usaha kecil tersebut. (Adv/DPRD Samarinda)
