Legislator Samarinda Desak Anggaran Ketahanan Pangan Lebih Berpihak kepada Masyarakat
Bujurnews.com, Samarinda – Komisi II DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota Samarinda mengubah fokus pelaksanaan anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapang Tani) agar lebih banyak menyentuh kebutuhan masyarakat. Evaluasi tersebut muncul setelah DPRD menilai sejumlah program yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan sektor pertanian masih berjalan lambat hingga pertengahan tahun anggaran 2026.
Sorotan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat mengenai Laporan Realisasi Kegiatan dan Keuangan Triwulan II sekaligus pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027 di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Kota Samarinda, Rabu (24/6/2026).
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan secara keseluruhan serapan anggaran memang terlihat cukup baik. Namun, menurutnya, capaian tersebut belum mencerminkan keberhasilan program karena sebagian besar anggaran masih digunakan untuk kebutuhan operasional dan belanja rutin perangkat daerah.
“Secara angka memang bagus, tapi komposisinya 45 sampai 50 persen itu masih untuk belanja rutin, penunjang, dan gaji. Sementara program teknis pangan dan pertanian baru sekitar 25 persen,” ujarnya.
Ia menjelaskan, beberapa program yang seharusnya menjadi prioritas bagi masyarakat justru menunjukkan progres yang masih sangat rendah. Bahkan, terdapat program yang hingga triwulan kedua belum terealisasi sama sekali sehingga dikhawatirkan berdampak pada pencapaian target ketahanan pangan daerah.
“Program ketahanan dan diversifikasi pangan baru sekitar 6 persen, penanganan kerawanan pangan masih 0 persen, termasuk cadangan pangan juga belum berjalan,” katanya.
Menurut Iswandi, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa arah penggunaan anggaran perlu dievaluasi. Ia menegaskan anggaran pemerintah seharusnya memberikan manfaat nyata bagi petani, kelompok tani, maupun masyarakat yang menjadi sasaran program pembangunan sektor pangan.
“Jangan sampai anggaran habis, tapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat. Ini yang harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Selain mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan, DPRD juga mencermati penyusunan program pada RKA Tahun 2027. Komisi II menilai penentuan prioritas kegiatan perlu lebih berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat dibanding sekadar mengejar indikator kinerja pemerintahan.
“Program yang dianggap sangat prioritas ternyata yang mendukung indikator kinerja wali kota. Sementara yang menyentuh masyarakat justru dianggap biasa,” ungkapnya.
DPRD Samarinda berharap pemerintah daerah memanfaatkan sisa waktu pada semester kedua untuk mempercepat pelaksanaan program-program strategis di bidang ketahanan pangan dan pertanian. Dengan demikian, anggaran yang telah dialokasikan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat luas, khususnya para pelaku sektor pertanian.
(Rir/Adv DPRD Samarinda)
