Bujurnews.com, Samarinda – DPRD Kota Samarinda meminta PLN memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang kembali terjadi di sejumlah wilayah. Kejelasan mengenai penyebab gangguan hingga estimasi penyelesaian dinilai penting karena pemadaman telah berdampak pada aktivitas rumah tangga maupun kegiatan usaha.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menyampaikan kritik tersebut. Menurutnya, gangguan listrik yang terjadi saat ini bukan kali pertama karena kondisi serupa juga sempat dialami masyarakat sekitar satu bulan sebelumnya.
“Iya. Jadi, itulah makanya saya menyebutnya ini PLN enggak becus. Ya, enggak becus itu karena kejadian pemadaman berulang ini kan sudah yang kedua kali,” ujar Abdul Rohim.
Ia menilai alasan perbaikan perlu disertai kepastian mengenai target penyelesaian. Terlebih, apabila gangguan berlangsung hingga hampir dua pekan, masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai persoalan yang sebenarnya terjadi.
“Kalau becus kerjanya mestinya enggak lebih dari 3 hari atau paling lambat 1 pekan mesti udah clear kalau memang ada masalah kan,” katanya.
Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, pemadaman berulang dinilai berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi. Pelaku usaha yang bergantung pada pasokan listrik dapat mengalami gangguan operasional, sementara masyarakat juga menghadapi risiko kerusakan perangkat elektronik.
Atas dampak tersebut, Abdul Rohim mendorong adanya kompensasi bagi pelanggan terdampak sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan. Salah satu skema yang diusulkannya berupa pengurangan tagihan listrik pada periode ketika pemadaman terjadi.
“Misalnya tagihan di bulan di mana terjadi pemadaman itu mesti dinolkan atau minimal potong 50% misalnya. Ya. Itu bentuk tanggung jawab gitu loh,” tegasnya.
DPRD juga meminta informasi mengenai jadwal pemadaman maupun perkembangan perbaikan disampaikan secara jelas dan mudah diakses. Kepastian informasi dinilai dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha mempersiapkan langkah antisipasi selama gangguan berlangsung.
Abdul Rohim berharap persoalan kelistrikan dapat segera diselesaikan dan tidak terus berulang. DPRD menilai keandalan pasokan listrik serta keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Samarinda.
(Rir/Adv DPRD Samarinda)
