Bujurnews.com, Balikpapan – Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD dinilai tidak cukup hanya berjalan secara administratif. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin besar, komunikasi dan keterbukaan antarlembaga menjadi bagian penting agar berbagai persoalan di masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan pun mendorong agar hubungan antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat. Perbedaan pandangan yang muncul dalam proses pemerintahan dinilai sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang harus dikelola melalui dialog dan musyawarah.
Hal tersebut disampaikan Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Zulkifli, saat menyambut perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Anggota Komisi II DPR RI dalam forum asistensi, monitoring, dan kunjungan konstituen di Kota Balikpapan, Sabtu (12/9/2026).
Menurut Zulkifli, pemerintah daerah dan DPRD memiliki kedudukan sebagai mitra sejajar dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, setiap perbedaan pendapat seharusnya menjadi ruang untuk mencari solusi, bukan justru berkembang menjadi persoalan yang menghambat program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Hubungan pemerintah daerah dengan DPRD harus dibangun melalui komunikasi yang sehat. Keduanya memiliki peran masing-masing, tetapi tujuan akhirnya tetap sama, yakni memastikan pemerintahan berjalan baik dan kepentingan masyarakat dapat terlayani,” ujar Zulkifli.
Ia menyebut kebutuhan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan semakin penting seiring posisi Balikpapan sebagai salah satu kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Perkembangan tersebut membawa peluang sekaligus tantangan yang menuntut pemerintah daerah lebih responsif terhadap berbagai kebutuhan warga.
Menurutnya, peningkatan aktivitas pembangunan dan perubahan kebutuhan masyarakat harus diikuti kemampuan pemerintah dalam menerima aspirasi serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan.
“Forum seperti ini menjadi kesempatan untuk mendapatkan masukan yang konstruktif. Kami berharap berbagai persoalan yang muncul di lapangan bisa dipetakan dengan baik sehingga dapat dicari langkah penyelesaiannya,” katanya.
Zulkifli juga mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam forum tersebut menyampaikan aspirasi maupun kritik secara terbuka dan objektif. Baginya, kritik masyarakat tidak semestinya dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintah, tetapi dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan.
Ia menilai masukan dari masyarakat dapat membantu pemerintah maupun DPRD melihat persoalan secara lebih dekat, terutama ketika terdapat kebijakan atau pelayanan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan warga.
“Kritik dan masukan dari masyarakat justru penting bagi kami untuk melakukan evaluasi. Dari sana kita bisa mengetahui apa yang masih kurang dan apa yang perlu diperbaiki agar kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat,” tegasnya.
Zukifli turut menyampaikan apresiasi kepada KH. Aus Hidayat Nur yang telah membuka ruang dialog melalui kegiatan tersebut. Apresiasi juga diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan serta seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan forum.
Ia berharap pertemuan tersebut tidak berhenti sebatas pertukaran pandangan, tetapi menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
“Yang paling penting, hasil dari forum ini bisa menjadi bahan perbaikan dan melahirkan solusi konkret. Dengan koordinasi yang kuat, kami berharap pembangunan Balikpapan dan Kalimantan Timur dapat berjalan semakin baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (*/Adv/Diskominfo Balikpapan)
