DPRD Kukar Desak PLN Percepat Pemulihan Listrik, Pasokan Ditargetkan Normal Desember 2026
Foto:Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasyid,
Bujurnews, Tenggarong — Pemadaman listrik bergilir yang berulang di sejumlah wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong DPRD setempat meminta PT PLN mempercepat pembenahan sistem kelistrikan. Perusahaan menargetkan pasokan listrik kembali normal pada Desember 2026 setelah proses pemulihan dilakukan secara bertahap.
Desakan itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasyid, setelah memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama perwakilan PLN pada Senin, 2 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, PLN memaparkan empat faktor yang menjadi penyebab gangguan pasokan listrik. Persoalan itu tidak hanya berdampak di Kukar, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sistem kelistrikan di sejumlah wilayah Kalimantan Timur.
DPRD meminta penjelasan mengenai akar permasalahan yang memicu pemadaman bergilir. Abdul Rasyid mengatakan, pemaparan PLN menjadi dasar bagi legislatif untuk mendorong langkah penyelesaian yang lebih cepat dan terukur.
Berdasarkan penjelasan perusahaan, pemulihan pasokan diperkirakan berlangsung bertahap hingga akhir November. PLN kemudian menargetkan kondisi kelistrikan kembali normal pada bulan berikutnya.
Namun, DPRD meminta target tersebut benar-benar diwujudkan melalui percepatan pekerjaan teknis. Sebab, pemadaman berulang tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berpotensi menekan kegiatan ekonomi masyarakat.
“PLN harus mempercepat perbaikan agar keluhan masyarakat segera ditangani dan pemadaman bergilir tidak terus berlangsung,” ujar Abdul Rasyid.
Selain kepastian pemulihan pasokan, DPRD juga menyoroti potensi kerugian yang dialami pelaku usaha. Gangguan listrik dapat menghambat operasional usaha, terutama sektor yang sangat bergantung pada ketersediaan energi listrik secara berkelanjutan.
Atas dampak tersebut, DPRD turut mempertanyakan kemungkinan pemberian kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman.
Abdul Rasyid mengungkapkan, PLN di tingkat Kukar telah meneruskan persoalan kompensasi kepada manajemen yang lebih tinggi di Balikpapan. Namun, hingga RDP berlangsung, belum ada kepastian mengenai bentuk maupun mekanisme pemberiannya.
“Persoalan kompensasi sudah diteruskan PLN Kukar ke manajemen di Balikpapan. Sekarang kami menunggu keputusan lebih lanjut,” kata dia.
DPRD Kukar kini menunggu tindak lanjut manajemen PLN, baik terkait penyelesaian gangguan kelistrikan maupun kemungkinan kompensasi bagi pelanggan. Kepastian pemulihan menjadi penting agar masyarakat dan pelaku usaha tidak terus menanggung dampak pemadaman bergilir. (adv/dprdkukar)
