Syahrudin M Noor Usulkan Sungai Tunan Dibendung, Dorong Solusi Permanen Krisis Air Bersih PPU
FOTO: Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor,
Bujurnews, Penajam – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, mendorong pemerintah daerah menyiapkan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan ketersediaan air bersih di wilayah PPU. Salah satunya melalui pembangunan bendungan di Sungai Tunan yang dinilai berpotensi menjadi sumber air baku alternatif.
Usulan tersebut disampaikan Syahrudin menyikapi upaya pemerintah daerah mengatasi krisis pasokan air bersih, termasuk melalui proyek interkoneksi jaringan air dari Kecamatan Waru menuju Kecamatan Penajam.
Proyek interkoneksi yang menghubungkan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Waru dengan wilayah Penajam tersebut menjadi salah satu langkah untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat di tengah menyusutnya debit air baku Waduk Lawe-Lawe.
Namun, menurut Syahrudin, penanganan persoalan air bersih tidak cukup hanya mengandalkan program yang bersifat sementara. Pemerintah harus mulai memikirkan pembangunan infrastruktur yang mampu menjamin ketersediaan air dalam jangka panjang.
Ia mengusulkan agar Sungai Tunan dipertimbangkan untuk dibendung dan dimanfaatkan sebagai sumber air baku. Pasalnya, sungai tersebut dinilai memiliki ketersediaan air yang relatif terjaga dan tidak mudah mengalami kekeringan.
“Solusinya ke depan, Sungai Tunan itu dibendung. Itu solusi yang harus dipikirkan untuk jangka panjang. Jangan membuat program yang hanya bertahan satu atau dua tahun. Kalau begitu, persoalan air tidak akan pernah selesai,” tegas Syahrudin, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, pembangunan bendungan di Sungai Tunan perlu dipertimbangkan secara serius sebagai bagian dari perencanaan kebutuhan air bersih PPU ke depan.
Ia menilai, daripada terus mengalokasikan anggaran untuk penanganan yang hanya menyelesaikan persoalan dalam waktu singkat, pemerintah sebaiknya mulai mengkaji pembangunan infrastruktur sumber air yang lebih berkelanjutan.
“Kita harus berpikir jauh ke depan. Sungai Tunan itu tidak pernah surut airnya. Coba ini dipertimbangkan sebagai solusi,” ujarnya.
Selain persoalan sumber air baku, Syahrudin juga mengingatkan pemerintah daerah agar memperhatikan aspek legalitas lahan dalam pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih.
Menurutnya, pembangunan fasilitas pemerintah di atas lahan milik pihak lain berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari, terutama apabila pemilik tanah membutuhkan kembali lahannya.
“Ini juga bermasalah kalau tanahnya milik orang, sementara kita membangun aset di atas tanah tersebut. Besok kalau pemiliknya membutuhkan untuk pelebaran atau kepentingan lain, bagaimana? Itu harus kita pikirkan sejak awal,” katanya.
Minta Kualitas Air Void Bekas Tambang Diuji
Di sisi lain, Syahrudin turut menyoroti wacana pemanfaatan void atau lubang bekas tambang sebagai alternatif sumber air bersih di PPU.
Ia menegaskan, pemanfaatan air dari void bekas tambang tidak boleh hanya didasarkan pada kajian umum. Pemerintah harus memastikan kualitas air melalui pengujian laboratorium, terutama untuk mengetahui tingkat keasaman serta kandungan zat kimia di dalamnya.
Syahrudin menyebut adanya potensi kandungan senyawa asam, seperti sulfat, pada air bekas tambang. Ia juga menyinggung tingkat keasaman atau pH yang disebutnya berada pada kisaran 3 hingga 4.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena air dengan tingkat keasaman tinggi belum tentu aman digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.
“Bukan hanya dikaji, tetapi harus diuji di laboratorium. Ada kandungan asam yang harus diperhatikan. Coba periksa pH-nya. Kalau pH-nya 3 atau 4, itu sudah asam,” ungkapnya.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengambil risiko dengan memanfaatkan sumber air yang kualitasnya belum dipastikan memenuhi standar kesehatan.
“Kalau air seperti itu digunakan untuk mandi, bisa berisiko terhadap kesehatan kulit. Apalagi kalau digunakan untuk mencuci muka,” tambahnya.
Syahrudin berharap pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan sumber air alternatif bagi masyarakat. Menurutnya, kebutuhan air bersih harus dijawab melalui perencanaan yang matang, baik dari sisi ketersediaan sumber air, kualitas, maupun kepastian lahan untuk pembangunan infrastrukturnya.
Dengan demikian, penanganan krisis air bersih di PPU tidak sekadar menjadi solusi sementara, tetapi mampu menjamin kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. (adv)
