Ishaq Rahman Soroti DPRD Tak Dilibatkan dalam Forum TJSL PPU
Bujurnews, Penajam – Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq Rahman, menyoroti tidak dilibatkannya lembaga legislatif dalam pembentukan dan koordinasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan di Kabupaten PPU.
Ia menilai, pemerintah daerah seharusnya membangun komunikasi dan melibatkan DPRD dalam forum yang berkaitan dengan penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) tersebut.
Menurut Ishaq, DPRD bahkan tidak mendapatkan undangan dalam pertemuan Forum TJSL yang dilaksanakan di Jakarta. Kondisi itu membuat pihaknya tidak mengetahui secara langsung pembahasan maupun perkembangan program yang dijalankan forum tersebut.
“Kalau untuk Forum TJSL, DPRD hari ini tidak ada kaitan lagi dengan itu. Karena pemerintah daerah tidak melibatkan keberadaan DPRD dalam pembentukan Forum TJSL Kabupaten PPU,” ujarnya.
Ia menyebut, DPRD merupakan lembaga yang memiliki kedudukan sejajar dengan pemerintah daerah serta menjadi mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, koordinasi antarlembaga dinilai penting agar pelaksanaan program dapat berjalan secara terbuka dan terarah.
Ishaq juga mengingatkan, masyarakat kemungkinan akan datang ke DPRD untuk mempertanyakan program maupun hasil kerja Forum TJSL. Namun, pihaknya akan kesulitan memberikan penjelasan apabila tidak memperoleh informasi dan tidak dilibatkan dalam proses pembahasannya.
“Kalau nanti ada masyarakat ingin mempertanyakan bagaimana program kerja Forum TJSL dan apa yang sudah dihasilkan, jangan tanya ke DPRD. Tanya langsung ke pemerintah kabupaten. Kami tidak dilibatkan,” tegasnya.
Ia menilai, pemerintah daerah tidak seharusnya menjalankan program secara sepihak tanpa membangun komunikasi dengan lembaga legislatif.
Selain persoalan keterlibatan DPRD, Ishaq juga mempertanyakan pelaksanaan pertemuan forum di Jakarta. Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang sedang menghadapi keterbatasan anggaran seharusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi kegiatan.
Ia berpendapat, pertemuan Forum TJSL dapat dilaksanakan di PPU dengan memanfaatkan fasilitas perhotelan yang tersedia.
“Keuangan daerah hari ini sedang susah. Kita diminta berinovasi dan berkreasi untuk menciptakan sumber-sumber PAD. Kalau pertemuan saja menggunakan anggaran untuk ke Jakarta, menurut saya perlu dipertimbangkan. Di Penajam juga ada hotel yang representatif,” ungkapnya.
Ishaq juga mempertanyakan hasil konkret dari berbagai pertemuan yang telah dilakukan forum tersebut. Menurutnya, program yang dibawa maupun diperjuangkan harus memiliki perkembangan dan manfaat yang jelas bagi daerah.
Ia mencontohkan sejumlah program pembangunan yang membutuhkan pengawalan, termasuk Jembatan Riko dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Menurutnya, program nasional seperti KNMP memang dapat diperjuangkan melalui kementerian terkait. Namun, upaya tersebut tetap membutuhkan koordinasi dan pengawalan agar benar-benar terealisasi.
Ishaq berharap pemerintah daerah dapat memperbaiki pola komunikasi dengan DPRD sehingga pelaksanaan Forum TJSL tidak berjalan sendiri-sendiri.
Baginya, keterlibatan seluruh unsur pemerintahan diperlukan agar program tanggung jawab sosial perusahaan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten PPU. (ADV)
