DPRD PPU Ingatkan Risiko Air Void Pascatambang, Haryono Minta Uji Laboratorium
FOTO: Anggota DPRD PPU, Haryono
Bujurnews, Penajam – Rencana pemanfaatan air void atau bekas lubang tambang sebagai sumber air baku di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, mendapat perhatian dari DPRD setempat.
Anggota DPRD PPU, Haryono, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terburu-buru memanfaatkan air bekas aktivitas pertambangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kualitas air harus dipastikan terlebih dahulu melalui pengujian laboratorium.
Ia menilai, air yang berada di kawasan pascatambang memiliki karakteristik berbeda dengan sumber air alami. Aktivitas pertambangan berpotensi memengaruhi tingkat keasaman maupun kandungan zat tertentu di dalam air.
“Sebagai anggota dewan yang memiliki fungsi pengawasan, saya tidak sepakat kalau air pascatambang digunakan untuk air bersih. Kalau memang mau digunakan, harus ada analisis dan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan air itu benar-benar layak bagi masyarakat,” ujar Haryono.
Ia secara khusus meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU mengambil sampel air void untuk mengetahui kualitas dan kesesuaiannya dengan baku mutu air.
Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh hanya berpatokan pada kondisi fisik air yang terlihat jernih. Sebab, kandungan zat tertentu maupun tingkat keasaman tidak dapat diketahui hanya melalui pengamatan secara langsung.
“DLH juga harus mengambil sampel. Harus dilihat bagaimana baku mutu airnya, apakah memang sudah memenuhi persyaratan untuk dimanfaatkan sebagai air baku,” katanya.
Haryono menambahkan, apabila pemerintah tetap ingin mengembangkan pemanfaatan air void, pengujian harus dilakukan secara menyeluruh sebelum air tersebut disalurkan kepada masyarakat.
Ia bahkan menyarankan agar rencana tersebut terlebih dahulu diuji melalui proyek percontohan atau demplot yang penggunaannya dibatasi untuk petugas pengelola.
Dengan cara tersebut, pemerintah dapat mengevaluasi kualitas air dan efektivitas pengolahannya tanpa langsung menempatkan masyarakat sebagai pengguna.
“Kalau bisa jangan langsung diberikan kepada masyarakat. Buat dulu demplot untuk petugas yang melaksanakan. Jadi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak berdampak langsung kepada masyarakat Penajam,” tegasnya.
Haryono berharap pemerintah daerah mengedepankan aspek keselamatan dan kualitas lingkungan dalam menentukan sumber air baku. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan air bersih harus dilakukan tanpa mengabaikan potensi risiko yang mungkin muncul dari sumber air pascatambang.(ADV)
