Ishaq Rahman Usul PPU Batasi Perkebunan Sawit, Soroti Ketimpangan DBH
BERITA 41
FOTO: Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq Rahman
Bujurnews, Penajam – Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq Rahman, menyampaikan pandangan agar pemerintah daerah tidak terlalu memperluas perkebunan kelapa sawit di wilayah PPU.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kembali manfaat ekonomi yang diperoleh dari aktivitas perkebunan sawit, terutama jika dibandingkan dengan potensi penerimaan daerah melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH).
Ishaq menilai, daerah yang bukan penghasil sawit juga berpeluang memperoleh bagian DBH dari daerah penghasil. Karena itu, ia mempertanyakan apakah memperbesar aktivitas perkebunan di PPU benar-benar memberikan keuntungan yang sebanding bagi daerah.
“Kalau saya lebih setuju PPU jangan terlalu banyak perkebunan kelapa sawit. Lebih baik kita bukan daerah penghasil, tetapi bisa mendapatkan 20 persen, daripada menjadi daerah penghasil 40 persen tetapi penerimaannya masih harus dibagi,” ujarnya.
Ia mencontohkan Kota Balikpapan yang tidak memiliki perkebunan kelapa sawit dalam skala industri, tetapi tetap memiliki peluang memperoleh DBH dari daerah penghasil di sekitarnya.
Menurut Ishaq, wilayah PPU memiliki posisi geografis yang berdekatan dengan sejumlah daerah penghasil sawit, seperti Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara (Kukar), dan Kutai Barat (Kubar).
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi potensi yang perlu diperhitungkan dalam melihat peluang penerimaan daerah dari sektor perkebunan.
Ia menilai, pemerintah tidak cukup hanya melihat besarnya produksi perkebunan, tetapi juga harus menghitung berapa kontribusi nyata yang masuk ke kas daerah.
“Ketimbang punya penghasil, tetapi yang didapat hanya sekitar Rp3 miliar, kita harus melihat lagi mana yang lebih menguntungkan bagi daerah,” katanya.
Ishaq pun berharap pemerintah Kabupaten PPU lebih selektif dalam memberikan ruang bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit.
Ia tidak menginginkan ekspansi perkebunan sawit justru mengesampingkan pertimbangan ekonomi jangka panjang dan potensi sektor lain yang dapat dikembangkan di daerah.
Menurutnya, kebijakan pengembangan perkebunan harus mempertimbangkan keseimbangan antara aktivitas ekonomi, penerimaan daerah, dan keberlanjutan sektor lainnya.
“Harapan saya jangan terlalu banyak kebun kelapa sawit di PPU,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengkaji secara menyeluruh manfaat dan konsekuensi pengembangan perkebunan sawit sebelum mengambil kebijakan perluasan investasi di sektor tersebut.(ADV)
