Baru 8,81 Persen, Disdukcapil Kutim Pacu Percepatan Aktivasi IKD

Foto: Kepala Disdukcapil Kutim, Jumeah.
Bujurnews, Sangatta – Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih perlu digenjot. Berdasarkan hasil evaluasi semester pertama 2026, realisasi aktivasi IKD bagi penduduk wajib KTP baru mencapai 8,81 persen. Angka tersebut masih jauh dari target tahunan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutim sebesar 20 persen.
Capaian tersebut menjadi perhatian Disdukcapil Kutim untuk memperkuat sosialisasi dan memperluas jangkauan pelayanan aktivasi IKD pada semester kedua 2026.
Kepala Disdukcapil Kutim, Jumeah, mengatakan realisasi pada semester pertama menjadi bahan evaluasi bagi jajarannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan identitas kependudukan berbasis digital.
“Capaian semester pertama ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus memperluas penerapan IKD. Kami ingin masyarakat semakin mengenal manfaat identitas digital dan dapat menggunakannya dalam kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan,” kata Jumeah.
Menurutnya, capaian 8,81 persen tersebut belum menggambarkan hasil akhir penerapan IKD sepanjang 2026. Sebab, masih terdapat waktu pada semester kedua untuk mengejar target yang telah ditetapkan.
Karena itu, Disdukcapil Kutim akan terus mengintensifkan sosialisasi sekaligus mendorong masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai wajib KTP untuk melakukan aktivasi IKD.
Jumeah menjelaskan, perkembangan teknologi menuntut pelayanan administrasi kependudukan terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Transformasi digital juga menjadi bagian penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah dan efisien.
“Digitalisasi pelayanan merupakan bagian dari perkembangan administrasi kependudukan. Karena itu, kami akan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar semakin banyak yang mengetahui dan memanfaatkan IKD,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Ia menambahkan, peningkatan cakupan IKD tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah dalam menyediakan pelayanan, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat.
Untuk itu, kemudahan akses pelayanan aktivasi juga menjadi perhatian agar masyarakat semakin terdorong beralih menggunakan identitas kependudukan digital.
Jumeah menegaskan, pihaknya akan menjadikan hasil evaluasi semester pertama sebagai dasar untuk memperkuat strategi pelayanan pada semester berikutnya.
“Masih ada kesempatan untuk meningkatkan capaian sampai akhir tahun. Yang terpenting, prosesnya terus berjalan dan masyarakat semakin memahami manfaat IKD,” katanya.
Melalui berbagai upaya tersebut, Disdukcapil Kutim optimistis penerapan IKD dapat terus diperluas hingga akhir 2026. Target sebesar 20 persen diharapkan menjadi salah satu pijakan dalam memperkuat transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kutai Timur. (Kei/adv)




