AdvertorialKutimPemkab Kutim

Cegah Salah Kebijakan, Kutim Benahi Validasi Data Seluruh Perangkat Daerah

Foto: Sekretaris Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi, didampingi jajaran melihat langsung kesiapan petugas dan fasilitas pelayanan di Unit Layanan Terpadu (ULT).

Bujurnews, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mulai memperkuat tata kelola data pemerintahan dengan mendorong integrasi dan validasi data seluruh perangkat daerah. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan disusun berdasarkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya tersebut menjadi salah satu fokus transformasi pelayanan digital yang disampaikan Sekretaris Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi, saat peresmian Unit Layanan Terpadu (ULT) Sekretariat Kabupaten Kutim, Selasa (17/11/2026).

Rizali menilai, selama ini data yang dimiliki masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih tersebar dan dikelola secara terpisah. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan perbedaan angka maupun informasi ketika dibutuhkan untuk kepentingan perencanaan dan pengambilan keputusan.

Karena itu, Pemkab Kutim menginginkan adanya pusat data yang mampu menghimpun informasi dari seluruh perangkat daerah dalam satu sistem terintegrasi. Dengan demikian, data tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan bersama oleh seluruh instansi sesuai kebutuhan.

“Sekarang ini saya menginginkan ada pusat data, satu data tetapi bisa dimanfaatkan untuk semua. Antara SKPD kita punya, tetapi masih terpencar dan terpisah-pisah,” ujar Rizali.

Menurutnya, integrasi tersebut juga akan memudahkan masyarakat maupun perangkat daerah yang membutuhkan informasi. Ke depan, pihak yang berkepentingan, baik sebagai produsen data maupun pengguna data, dapat mengaksesnya melalui unit layanan yang tersedia di lingkungan Sekretariat Daerah.

Rizali menegaskan, penyatuan data bukan sekadar persoalan menghimpun informasi dalam satu tempat. Proses validasi dan verifikasi harus menjadi perhatian utama agar data yang dikeluarkan pemerintah memiliki keseragaman dan dapat dijadikan rujukan bersama.

Dalam hal ini, peran Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, serta BRIDA dinilai penting untuk memperkuat tata kelola dan memastikan kualitas data yang dihasilkan perangkat daerah.

“Data itu nanti hanya satu yang keluar. Jangan masing-masing mengeluarkan data. Karena validasi dan verifikasinya harus jelas. Jangan sampai akibat perbedaan data terjadi salah penafsiran terhadap data, sehingga kebijakannya pun salah,” tegasnya.

Rizali menjelaskan, Pemkab Kutim sebenarnya telah memiliki sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Namun, implementasinya masih perlu diperkuat, terutama dalam menghubungkan sistem dan informasi yang selama ini dikelola masing-masing perangkat daerah.

Melalui penguatan interoperabilitas data, pemerintah berharap pertukaran informasi antarlembaga dapat berjalan lebih efektif. Dengan begitu, proses penyusunan program, perencanaan pembangunan, hingga evaluasi kebijakan dapat menggunakan sumber data yang sama.

Selain mendukung tata kelola pemerintahan, integrasi data juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. ULT diharapkan menjadi salah satu simpul pelayanan dan penghimpunan informasi di lingkungan Sekretariat Daerah.

Rizali menambahkan, transformasi digital membutuhkan dukungan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai. Karena itu, pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan.

Pemkab Kutim berharap pembenahan tersebut mampu menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Sebab, ketepatan data bukan hanya menyangkut administrasi pemerintahan, tetapi juga menentukan kualitas keputusan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. (Kei/adv)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button