ULT Resmi Beroperasi, Sekretariat Kutim Hadirkan Tujuh Loket Pelayanan Terpadu

Foto: Petugas melayani masyarakat di salah satu loket Unit Layanan Terpadu (ULT) Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.
Bujurnews, Sangatta- Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mendorong pembenahan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi dan integrasi layanan. Salah satu langkah konkret tersebut diwujudkan dengan meresmikan Unit Layanan Terpadu (ULT) di Kantor Sekretariat Kabupaten Kutim, Selasa (17/11/2026).
Berada di lantai dasar Kantor Sekretariat Kabupaten, tepatnya di samping Ruang Meranti, ULT dirancang sebagai pusat pelayanan terintegrasi yang menggabungkan sejumlah unit kerja dalam satu lokasi. Kehadirannya diharapkan mampu memangkas alur birokrasi sekaligus memudahkan masyarakat maupun aparatur sipil negara (ASN) dalam mengakses layanan administrasi dan informasi.
Sekretaris Kabupaten Kutim, Rizali Hadi, yang meresmikan langsung ULT tersebut mengatakan, kehadiran fasilitas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah membangun sistem pelayanan yang lebih praktis, transparan, dan terukur.
Menurutnya, masyarakat maupun ASN ke depan tidak lagi harus bergantung pada keberadaan pejabat tertentu hanya untuk mendapatkan pelayanan atau informasi yang dibutuhkan.
“Dengan sistem yang terintegrasi, pengguna layanan dapat mengetahui alur, persyaratan, serta mekanisme pelayanan secara lebih jelas,” ujar Rizali saat diwawancarai awak media.
Ia menjelaskan, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu pendekatan untuk memperjelas standar pelayanan. Dengan demikian, pola birokrasi yang sebelumnya cenderung terpisah-pisah dapat diarahkan menjadi lebih sederhana dan saling terhubung.
Tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelayanan administrasi, ULT juga diproyeksikan mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data lintas perangkat daerah (PD). Sebab, selama ini pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki beragam data, tetapi penyimpanannya masih tersebar di masing-masing instansi.
Kondisi tersebut berpotensi memunculkan perbedaan informasi apabila tidak disertai mekanisme verifikasi dan validasi yang terintegrasi.
Karena itu, Rizali berharap keberadaan ULT dapat menjadi salah satu pusat akses informasi yang menghubungkan kebutuhan data antarperangkat daerah. Melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pertukaran data atau interoperabilitas diharapkan berjalan lebih efektif.
Ia menegaskan, keseragaman data menjadi aspek penting dalam menentukan ketepatan kebijakan pembangunan. Data yang disajikan perangkat daerah, wali data, Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, hingga Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) harus melalui proses verifikasi agar memiliki sumber dan dasar informasi yang jelas.
“Jangan sampai data yang disampaikan masing-masing perangkat daerah berbeda-beda. Karena itu, perlu ada verifikasi dan validasi sehingga data yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan benar-benar akurat,” tegasnya.
Di sisi lain, ULT juga diharapkan membuka ruang partisipasi publik. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima layanan, tetapi juga diberi kesempatan menyampaikan masukan terhadap kekurangan sistem, fasilitas, maupun kualitas sumber daya manusia yang bertugas.
Rizali turut menjelaskan bahwa ULT Sekretariat Daerah memiliki cakupan pelayanan berbeda dengan Mal Pelayanan Publik (MPP). ULT berfokus pada pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah, sedangkan MPP nantinya akan mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dari perangkat daerah maupun instansi vertikal dalam satu lokasi.
Adapun ULT Sekretariat Daerah Kutim menyediakan tujuh loket pelayanan, meliputi Loket 1 Tata Pemerintahan, Loket 2 Kesejahteraan Masyarakat, Loket 3 Administrasi Pembangunan, Loket 4 Pengadaan Barang dan Jasa, Loket 5 Organisasi, Loket 6 Umum, serta Loket 7 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Dengan beroperasinya ULT, Pemkab Kutim berharap pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah semakin mudah diakses, transparan, dan responsif. Lebih dari itu, integrasi layanan dan data diharapkan menjadi fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif serta pengambilan kebijakan pembangunan yang berbasis data akurat. (Kei/adv)




