DPRD PPU Soroti Dana Transfer Belum Tersalurkan, Khawatir Bebani APBD

FOTO: Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Sariman
Bujurnews, Penajam – Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Sariman, menyoroti belum adanya kepastian penyaluran dana transfer daerah yang menurutnya belum terselesaikan sejak 2023.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kemampuan keuangan daerah, terutama apabila pemerintah harus mengambil opsi pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan.
Sariman mengatakan, pemerintah daerah belum dapat memasukkan dana tersebut sebagai penerimaan yang pasti dalam APBD karena belum adanya keputusan atau surat resmi dari Kementerian Keuangan terkait penyalurannya.
“Kalau kami masukkan dalam APBD, juga belum ada surat dari Kementerian Keuangan. Tetapi kami tidak mau menjadikannya seolah-olah tidak ada, karena suatu saat mungkin dana itu cair,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu opsi yang mungkin ditempuh pemerintah daerah adalah melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pembayaran yang harus segera diselesaikan.
Namun, menurutnya, langkah tersebut perlu diperhitungkan secara matang karena pinjaman akan menimbulkan kewajiban pembayaran bunga yang dapat menambah beban APBD.
Sariman menyinggung pengalaman pembiayaan melalui pinjaman Bankaltimtara yang juga menimbulkan beban bunga bagi pemerintah daerah.
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian mengenai penyaluran dana transfer tersebut agar pemerintah daerah dapat menentukan langkah pengelolaan keuangan secara lebih terukur.
“Harapan saya ada kepastian. Kalau memang harus pinjam, ketika dana itu cair bisa digunakan untuk membayar. Jangan sampai APBD kita kembali terbebani,” katanya.
Menurut Sariman, ketidakpastian penyaluran dana tersebut perlu segera mendapatkan penyelesaian agar pemerintah daerah tidak terus menghadapi tekanan dalam memenuhi kebutuhan anggaran.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan kejelasan sehingga pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan dengan memperhatikan kemampuan fiskal PPU. (ADV)




