Bujurnews, Kutai Timur – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Joni menyoroti proyek-proyek yang sudah berjalan tanpa adanya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Joni di kantor DPRD Kutim, ketika ditemui awak media usai mengikuti pengarahan dari KPK, yang juga di ikuti seluruh dewan Kutim di ruang Panel, pada Rabu (15/11/2023).
Joni, menjelaskan bahwa pengawasan sudah berjalan. Namun, terkendala dengan HPS belum ada penyampaian dari pemerintah.
“Pengawasan kegiatan sudah berjalan, namun progres di lapangan terkendala karena HPS belum disampaikan oleh pemerintah,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah sudah memberikan informasi agar segala hal dapat terselesaikan.
” Untuk HPS-nya sudah ada, dan kemungkinan minggu ini akan diunduh serta dinilai oleh Permendagri,” pungkasnya.
Terakhir, dirinya berharap semoga pemerintah dapat segera mengunduh HPS itu.(adv/mar/ja)
