Bujurnews, Internasional – Ketegangan politik di Filipina memanas setelah Wakil Presiden Sara Duterte mengeluarkan pernyataan kontroversial yang mengancam akan membunuh Presiden Ferdinand Marcos Jr. Pernyataan tersebut muncul dalam konferensi pers mendadak yang digelar Jumat (22/11) tengah malam. Sara mengklaim bahwa ancamannya itu adalah bentuk respons terhadap dugaan rencana pembunuhan yang menarget dirinya lebih dulu.
Dalam konferensi pers, Sara Duterte menyatakan telah berdiskusi dengan tim keamanannya terkait ancaman serius yang ia hadapi. Ia mengungkapkan bahwa keselamatannya dalam bahaya dan telah menginstruksikan timnya untuk bertindak tegas jika situasi semakin memburuk. “Jika nyawa saya terancam, atau jika saya dibunuh lebih dulu, tindakan ini adalah langkah pencegahan,” ujar Sara dengan nada tegas.
Pernyataan tersebut langsung menuai sorotan publik dan memicu spekulasi luas tentang ketegangan internal di pemerintahan Filipina. Hubungan antara Sara Duterte, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, dan Ferdinand Marcos Jr. memang kerap dikabarkan tidak harmonis sejak awal masa jabatan mereka. Meskipun keduanya tampil kompak dalam kampanye pemilu 2022, dinamika kekuasaan di balik layar diduga menjadi penyebab perseteruan ini.
Istana Malacañang, kantor resmi Presiden Marcos Jr., merespons pernyataan Sara dengan meminta masyarakat tetap tenang. Dalam pernyataan tertulis, pihak istana menegaskan bahwa keselamatan Presiden Marcos Jr. tidak dalam ancaman langsung dan meminta semua pihak untuk menahan diri dari spekulasi yang dapat memperkeruh situasi.
Namun, ancaman Sara Duterte ini menciptakan kegelisahan di kalangan masyarakat Filipina. Banyak pihak mendesak pemerintah untuk segera melakukan penyelidikan atas klaim tersebut demi menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Pakar politik lokal melihat situasi ini sebagai ujian besar bagi kepemimpinan Marcos Jr. dan kapasitasnya untuk mengelola konflik internal yang berpotensi memengaruhi pemerintahan.
Sementara itu, kelompok oposisi menyatakan keprihatinan mendalam atas retorika yang digunakan oleh para pemimpin negara. Mereka menilai bahwa ancaman seperti ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. “Kami menyerukan kepada seluruh pemimpin untuk menghormati prinsip hukum dan demokrasi, bukan menyelesaikan masalah dengan ancaman kekerasan,” ujar seorang anggota parlemen oposisi.
Ketegangan politik di Filipina ini tidak hanya menarik perhatian domestik tetapi juga internasional. Dunia kini menanti langkah selanjutnya dari kedua pemimpin untuk meredakan situasi dan memastikan bahwa stabilitas negara tetap terjaga di tengah badai politik yang tengah melanda. (ape)
