Bujurnews, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan langkah strategis untuk memastikan penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Salah satu langkah utamanya adalah pembangunan sistem pendataan terpadu yang mencakup seluruh rantai distribusi LPG mulai dari hulu hingga ke tangan masyarakat.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, sistem baru ini akan terhubung langsung dengan setiap titik distribusi, termasuk Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), agen, pangkalan, hingga sub-pangkalan.
“Penyaluran LPG ini selama ini belum terkoordinasi dengan baik, jadi kita dorong Pertamina Patra Niaga (PPN) membuat sistem baru. Ini dimulai dari hulunya, dari SPPBE, kemudian sampai ke agen, pangkalan, dan sub-pangkalan agar semuanya terdata,” jelas Yuliot dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia Special Road to Hari Tambang dan Energi 2025, Rabu (8/10/2025).
Menurut Yuliot, salah satu masalah utama dalam penyaluran LPG 3 kg adalah penggunaan berlebih oleh sebagian masyarakat, yang seharusnya tidak termasuk kelompok penerima subsidi. Ia mengungkapkan, ada rumah tangga yang bisa mengonsumsi hingga 10–20 tabung per bulan, jauh di atas kebutuhan wajar.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah tengah melakukan identifikasi dan pemetaan konsumsi guna menentukan rata-rata kebutuhan LPG per rumah tangga.
“Kita temukan ada rumah tangga yang bisa pakai 10 sampai 20 tabung per bulan, padahal itu tidak wajar untuk kebutuhan rumah tangga. Sekarang kita sedang identifikasi, kira-kira kebutuhan optimalnya berapa,” ujarnya.
Dari hasil kajian Kementerian ESDM, kebutuhan ideal rumah tangga terhadap LPG 3 kg berada pada kisaran 4 hingga 5 tabung per bulan. Angka tersebut akan menjadi acuan pemerintah dalam menghitung total kebutuhan nasional dan menentukan alokasi subsidi agar lebih akurat.
“Empat sampai lima tabung per bulan itu kebutuhan yang normal. Dari situ kita bisa menghitung berapa kebutuhan masyarakat Indonesia berdasarkan jumlah rumah tangga,” paparnya.
Selain memperkuat sistem pendataan dan pemantauan, pemerintah juga akan mengoptimalkan peran lembaga lokal dalam distribusi LPG subsidi. Salah satunya melalui Koperasi Desa Merah Putih, yang diharapkan bisa membantu menjaga kelancaran dan ketepatan distribusi di tingkat pedesaan.
“Nanti di pedesaan, dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini juga akan berperan untuk subsidi dan distribusi, supaya berjalan lebih efektif,” kata Yuliot.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap program subsidi LPG 3 kg benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak, sekaligus menekan potensi penyalahgunaan dan kebocoran anggaran subsidi.
