
Bujurnews, Nasional – Gedung Putih menyatakan otoritas Iran telah membatalkan rencana 800 eksekusi mati terhadap demonstran setelah mendapat tekanan langsung dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Klaim tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran akibat penanganan protes di Iran.
“Presiden memahami hari ini bahwa 800 eksekusi mati yang dijadwalkan dan seharusnya dilakukan kemarin telah dihentikan,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt kepada wartawan, Kamis (15/1) waktu setempat, seperti dilansir AFP, Jumat (16/1/2026).
Meski menyambut penghentian tersebut, Leavitt menegaskan bahwa opsi militer AS tetap terbuka.
“Semua opsi tetap terbuka bagi presiden,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa Trump telah memperingatkan Teheran soal “konsekuensi serius” apabila pembunuhan terhadap demonstran terus berlanjut.
Sebelumnya, pemerintah Iran secara tegas membantah adanya rencana eksekusi mati terhadap para pengunjuk rasa. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Rabu (15/1) mengatakan tidak ada agenda hukuman gantung terhadap demonstran, baik saat ini maupun dalam waktu dekat.
“Tidak ada hukuman gantung, hari ini atau besok. Saya bisa katakan dengan yakin, tidak ada rencana untuk melakukan hukuman gantung sama sekali,” ujar Araghchi dalam wawancara dengan media Amerika Serikat, Fox News.
Pernyataan Araghchi itu muncul sehari setelah Trump menyatakan Washington siap mengambil “tindakan yang sangat keras” jika Iran tetap melanjutkan eksekusi mati terhadap demonstran.
Belakangan, Trump dan sejumlah pejabat tinggi AS meningkatkan tekanan diplomatik dan retorika terhadap pemerintah Iran, seiring gelombang protes yang terjadi sejak akhir bulan lalu akibat memburuknya kondisi ekonomi.
Dalam wawancara yang sama, Araghchi mengklaim situasi keamanan di Iran telah kembali terkendali dan pemerintah berada dalam “kendali penuh”. Ia menyebut kerusuhan yang terjadi sebagai bagian dari apa yang ia gambarkan sebagai operasi terorisme berskala besar.
Pejabat Iran sebelumnya juga menuding Amerika Serikat dan Israel berada di balik apa yang mereka sebut sebagai “kerusuhan” dan “aksi terorisme” di tengah gelombang protes yang melanda sejumlah wilayah di negara tersebut.




