Bujurnews, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda resmi menerapkan kebijakan efisiensi anggaran secara ketat menyusul penurunan signifikan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Wali Kota Andi Harun menyebutkan, APBD Samarinda mengalami penurunan tajam dari sebelumnya sekitar Rp5,8 triliun menjadi hanya Rp3,18 triliun. Penurunan ini dipicu oleh penyesuaian transfer dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah.
Kondisi tersebut memaksa Pemkot melakukan langkah efisiensi besar-besaran, terutama pada belanja rutin yang selama ini menjadi pengeluaran standar di lingkungan birokrasi.
Salah satu kebijakan yang langsung diterapkan adalah penghapusan konsumsi rapat internal. Jika sebelumnya rapat-rapat selalu disertai snack hingga makan siang, kini hanya disediakan air minum. Pengecualian diberikan untuk kegiatan yang melibatkan tamu dari luar daerah.
“Efisiensi di pos konsumsi bisa mencapai hingga 80 persen. Ini bentuk komitmen kita agar anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Andi Harun.
Selain itu, perjalanan dinas juga dibatasi secara ketat. Dengan sisa anggaran sekitar Rp7 miliar untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), izin perjalanan hanya diberikan untuk kegiatan yang dinilai sangat penting dan memiliki dampak langsung bagi daerah.
Prioritas utama perjalanan dinas, kata dia, adalah upaya koordinasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh dukungan tambahan anggaran. Di luar itu, pejabat diminta tetap fokus menjalankan pelayanan di daerah.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemkot memastikan layanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas. Tiga sektor utama yang tetap dijaga adalah pendidikan, kesehatan, dan penanganan banjir.
“Pelayanan publik tidak boleh terganggu. Kita harus selektif menentukan program, mana yang mendesak dan mana yang bisa ditunda,” tegasnya.
Pemerintah juga akan menyeleksi secara ketat belanja infrastruktur, dengan fokus pada proyek-proyek yang bersifat mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat.
Kebijakan efisiensi ini menjadi langkah strategis Pemkot Samarinda dalam menjaga stabilitas keuangan daerah, sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
