Bujurnews, Samarinda – Penataan kawasan perkotaan di Samarinda dinilai perlu dibarengi dengan kebijakan yang mampu menjaga keberlangsungan usaha masyarakat kecil. DPRD Kota Samarinda mengingatkan agar upaya menciptakan kota yang tertib dan rapi tidak mengabaikan kebutuhan warga yang menggantungkan penghasilan dari sektor informal.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menilai keberadaan pedagang kaki lima (PKL) tidak bisa dipisahkan dari dinamika ekonomi perkotaan. Menurutnya, banyak warga memilih berdagang di ruang-ruang publik karena keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan formal.
Ia mengatakan persoalan PKL seharusnya tidak hanya dipandang sebagai isu ketertiban kota. Lebih dari itu, pemerintah perlu melihatnya sebagai bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat yang memerlukan pengelolaan dan pembinaan yang tepat.
Menurut Samri, pendekatan penataan yang hanya berorientasi pada penertiban cenderung tidak memberikan solusi jangka panjang. Hal itu terlihat dari masih banyaknya pedagang yang kembali berjualan di lokasi yang sama setelah dilakukan penertiban karena belum tersedia alternatif tempat usaha yang memadai.
“Yang dibutuhkan bukan hanya penataan kawasan, tetapi juga bagaimana masyarakat tetap memiliki ruang untuk menjalankan usahanya secara legal dan tertib,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah mulai merancang kawasan usaha rakyat yang lebih terorganisasi, lengkap dengan fasilitas pendukung yang dapat menunjang aktivitas perdagangan. Dengan konsep tersebut, PKL tidak hanya mendapatkan kepastian tempat usaha, tetapi juga berpeluang meningkatkan pendapatan karena beroperasi di lokasi yang lebih nyaman dan tertata.
Samri menilai sektor perdagangan rakyat memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Jika dikelola dengan baik, kawasan PKL bahkan dapat berkembang menjadi pusat kuliner dan usaha mikro yang menarik minat masyarakat maupun wisatawan.
Karena itu, DPRD Samarinda meminta pemerintah mengedepankan keseimbangan antara penataan kota dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penataan fisik kawasan dinilai penting, namun harus dibarengi dengan kebijakan yang memberikan perlindungan dan kesempatan berkembang bagi pelaku usaha kecil.
Dengan pendekatan tersebut, DPRD berharap pembangunan kota tidak hanya menghasilkan lingkungan yang lebih tertib dan indah secara visual, tetapi juga mampu memperkuat ekonomi kerakyatan yang selama ini menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi di Samarinda. (Adv/DPRD Samarinda)
