Bujurnews, Samarinda – Keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah daerah dan perusahaan daerah kembali menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Legislator menilai akses terhadap data dan dokumen resmi masih perlu diperbaiki agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih optimal.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengungkapkan pihaknya masih menghadapi hambatan dalam memperoleh sejumlah dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung pembahasan dan pengawasan berbagai program. Salah satu yang menjadi sorotan adalah belum tersedianya beberapa dokumen penting yang telah diminta DPRD kepada pihak terkait.
Menurutnya, data yang lengkap dan dapat diakses menjadi fondasi penting dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa dukungan informasi yang memadai, DPRD berisiko menghadapi kesulitan dalam melakukan evaluasi maupun menyusun rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia menjelaskan bahwa dokumen resmi, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit, memiliki peran penting sebagai bahan verifikasi dalam setiap pembahasan. Oleh karena itu, keterbukaan dari seluruh lembaga dan perusahaan daerah sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
“Pengawasan yang baik harus didukung data yang valid. Dengan begitu, setiap pembahasan dapat dilakukan secara objektif dan menghasilkan keputusan yang tepat,” ujarnya.
Karena keterbatasan akses terhadap sejumlah data, DPRD terkadang harus mencari informasi dari berbagai sumber lain untuk dijadikan bahan pembanding sebelum dilakukan klarifikasi kepada instansi terkait. Namun, menurut Iswandi, mekanisme tersebut bukanlah kondisi yang ideal dalam proses pengawasan pemerintahan.
Ia menilai proses verifikasi dan pengawasan seharusnya berjalan melalui jalur yang jelas dan didukung dokumen resmi dari instansi yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap temuan maupun pembahasan dapat dilakukan secara lebih transparan dan terukur.
Lebih lanjut, DPRD mengingatkan bahwa minimnya keterbukaan informasi berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Karena itu, seluruh pihak, termasuk perusahaan daerah, didorong untuk lebih kooperatif dalam menyediakan data yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui peningkatan transparansi dan sinergi antarlembaga, DPRD Samarinda berharap sistem pengawasan, penganggaran, dan penyusunan kebijakan dapat berjalan lebih efektif. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, terbuka, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Adv/DPRD Samarinda)
