Bujurnews, Samarinda – Persoalan sampah di Kota Samarinda dinilai tidak lagi hanya berkaitan dengan pengangkutan dan pembuangan akhir. DPRD Kota Samarinda melihat tantangan pengelolaan sampah kini semakin kompleks, mulai dari keterbatasan tenaga kebersihan hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah rumah tangga.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, mengatakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda saat ini menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan tenaga yang bertugas menangani persoalan persampahan. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan di tengah meningkatnya volume sampah yang dihasilkan masyarakat.
Menurutnya, kebutuhan tenaga operasional di sektor kebersihan semakin sulit dipenuhi karena pemerintah daerah juga harus menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berjalan. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pegawai yang telah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski menghadapi keterbatasan tersebut, Celni memastikan hak-hak pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda tetap menjadi prioritas. Ia menegaskan pembayaran gaji pegawai honorer maupun PPPK hingga saat ini masih berjalan dengan aman dan tidak terdampak kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah.
“Yang menjadi perhatian sekarang bukan hanya soal jumlah tenaga, tetapi bagaimana pengelolaan sampah bisa berjalan lebih efektif dengan dukungan seluruh pihak,” ujarnya.
Di sisi lain, DPRD menilai persoalan terbesar justru berada pada perilaku masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Hingga kini, sebagian besar warga masih mencampur sampah organik dan anorganik dalam satu wadah, sehingga menyulitkan proses pengolahan dan pengurangan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir.
Celni menjelaskan pemerintah sebenarnya telah menjalankan berbagai program edukasi terkait pengurangan sampah plastik dan pemilahan sampah sejak dari rumah. Namun, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap program tersebut masih tergolong rendah sehingga hasil yang diharapkan belum terlihat secara signifikan.
Ia juga menyoroti masih tingginya penggunaan plastik sekali pakai di tengah berbagai kampanye lingkungan yang telah dilakukan. Menurutnya, perubahan pola hidup masyarakat menjadi faktor penting untuk mengurangi beban pengelolaan sampah yang selama ini ditanggung pemerintah.
DPRD Samarinda berharap persoalan sampah dapat ditangani melalui pendekatan yang lebih menyeluruh, tidak hanya dengan menambah tenaga kebersihan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk mengurangi dan memilah sampah sejak dari sumbernya. Dengan kolaborasi tersebut, ancaman darurat sampah yang dikhawatirkan terjadi di Samarinda diharapkan dapat dicegah sejak dini. (Adv/DPRD Samarinda)
