Bujurnews.com, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menilai upaya penanggulangan bencana tidak cukup hanya berfokus pada penanganan saat kondisi darurat, tetapi juga harus diperkuat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelengkapan peralatan, serta edukasi kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun sistem mitigasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Samarinda bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait evaluasi realisasi anggaran tahun 2026 serta pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan BPBD memiliki peran strategis dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang kerap terjadi di Kota Samarinda. Karena itu, kebutuhan operasional, tenaga teknis, hingga peralatan pendukung harus menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran daerah.
“Kami berharap ada dukungan dari TAPD untuk penambahan tenaga teknis maupun kebutuhan peralatan. Kesiapsiagaan bencana tidak boleh diabaikan karena yang kita inginkan adalah upaya pencegahan, bukan hanya bergerak setelah bencana terjadi,” katanya.
Menurut Deni, salah satu kebutuhan yang masih perlu diperkuat adalah ketersediaan personel pada Tim Reaksi Cepat (TRC) beserta sarana pendukungnya. Keberadaan SDM yang memadai dinilai akan menentukan kecepatan respons ketika terjadi bencana maupun kondisi darurat di lapangan.
Selain peningkatan kapasitas kelembagaan, DPRD juga mendorong BPBD untuk memperluas program sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Upaya tersebut dinilai mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi risiko sekaligus memperkuat kesiapsiagaan sejak dini.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi III DPRD mencatat realisasi anggaran BPBD hingga Juni 2026 telah mencapai lebih dari 59 persen dari total pagu sekitar Rp10,2 miliar. Sementara untuk tahun anggaran 2027, BPBD mengusulkan peningkatan anggaran menjadi sekitar Rp16 miliar guna mendukung berbagai kebutuhan penanggulangan bencana.
“Serapan anggaran hingga bulan Juni sudah lebih dari 59 persen. Untuk tahun 2027 juga ada usulan kenaikan anggaran menjadi sekitar Rp16 miliar dan kami berharap tidak lagi mengalami pemangkasan karena kebutuhan penanggulangan bencana cukup besar,” ujarnya.
Deni menambahkan, berdasarkan paparan BPBD, sejumlah indikator penanggulangan bencana di Kota Samarinda menunjukkan perkembangan yang positif. Indeks risiko bencana terus mengalami perbaikan, sementara indeks ketahanan daerah juga menunjukkan tren peningkatan sebagai hasil dari berbagai program yang telah dijalankan.
DPRD Kota Samarinda memastikan akan terus mengawal pembahasan kebutuhan BPBD bersama Badan Anggaran DPRD agar penguatan mitigasi dan penanggulangan bencana memperoleh dukungan yang memadai dalam APBD Tahun Anggaran 2027. Dengan kesiapsiagaan yang semakin baik, diharapkan masyarakat dapat memperoleh perlindungan yang lebih optimal ketika menghadapi berbagai potensi bencana.
(Rir/Adv DPRD Samarinda)
