Bujurnews.com, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menilai persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri harus diselesaikan melalui perencanaan pendidikan yang lebih terukur dan berorientasi jangka panjang. Pemerintah daerah didorong menyusun pemetaan kebutuhan sekolah berdasarkan pertumbuhan jumlah penduduk dan lulusan setiap tahun agar akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, saat menanggapi masih munculnya persoalan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.
Menurut Anhar, ketidakseimbangan antara jumlah lulusan sekolah dasar dengan kapasitas sekolah menengah pertama negeri masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah. Salah satunya terjadi di Kecamatan Palaran yang dinilai sudah membutuhkan tambahan fasilitas pendidikan.
“Kalau melihat kondisi di Palaran, sebenarnya sudah saatnya dibangun SMP baru. Jumlah lulusan SD cukup banyak, tetapi daya tampung sekolah negeri masih terbatas sehingga banyak siswa harus bersekolah jauh dari tempat tinggalnya,” katanya.
Ia menegaskan pembangunan sekolah baru perlu menjadi bagian dari strategi pemerataan layanan pendidikan. Dengan tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai di setiap kawasan, masyarakat tidak lagi menghadapi kesulitan mendapatkan sekolah negeri yang dekat dengan tempat tinggal.
“Kalau sekolahnya kurang, ya bangun sekolahnya. Yang dibutuhkan sekarang adalah pemerataan pembangunan pendidikan agar setiap anak di Samarinda memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak,” tegasnya.
Selain penambahan sekolah, Anhar juga meminta perhatian terhadap peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di wilayah pinggiran. Menurutnya, pembangunan sektor pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada sekolah-sekolah di pusat kota, tetapi juga harus menjangkau seluruh wilayah agar kualitas layanan pendidikan semakin merata.
Ia juga mendorong Pemerintah Kota Samarinda memperkuat dukungan terhadap pelajar dan mahasiswa melalui program beasiswa. Kebijakan tersebut dinilai menjadi investasi penting dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
“Kalau soal beasiswa, semestinya memang ada. Paling tidak mahasiswa atau pelajar asal Samarinda yang berprestasi mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Tinggal disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah,” ujarnya.
Anhar berharap pemerintah daerah mulai menyusun proyeksi kebutuhan pendidikan berdasarkan data pertumbuhan penduduk, persebaran permukiman, serta jumlah lulusan setiap tahun. Dengan perencanaan yang lebih matang, pembangunan sekolah baru dapat dilakukan secara tepat sasaran sehingga persoalan daya tampung yang berulang setiap tahun dapat diantisipasi sejak dini.
(Rir/Adv DPRD Samarinda)
