Evaluasi Kinerja Dishub, DPRD Samarinda Dorong Uji Coba Parkir Berlangganan sebelum Diterapkan Menyeluruh
Bujurnews.com, Samarinda – DPRD Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan uji coba atau pilot project sebelum menerapkan program parkir berlangganan secara menyeluruh. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan sistem berjalan optimal sekaligus mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul saat kebijakan mulai diberlakukan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, saat membahas evaluasi kinerja Dishub dan rencana pengembangan sistem parkir di Kota Samarinda, Kamis (9/7/2026).
Menurut Deni, keberhasilan program parkir berlangganan sangat bergantung pada kesiapan seluruh perangkat pendukung, mulai dari regulasi, standar operasional, hingga mekanisme pengawasan di lapangan. Ia menilai masyarakat harus memperoleh kepastian pelayanan setelah membayar biaya parkir berlangganan.
“Kami meminta seluruh subsistem parkir berlangganan benar-benar disiapkan. Wilayah penerapannya harus jelas, petunjuk teknis dan SOP petugas juga harus jelas agar masyarakat yang sudah membayar tidak kembali ditarik biaya parkir di lapangan,” katanya.
Ia menjelaskan, penerapan proyek percontohan menjadi langkah yang tepat untuk mengukur efektivitas sistem sebelum diberlakukan secara luas. Melalui uji coba tersebut, pemerintah dapat mengevaluasi berbagai kendala teknis sekaligus melakukan penyempurnaan terhadap mekanisme pelayanan.
Selain membahas program parkir berlangganan, Komisi III DPRD juga mengevaluasi realisasi anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2026. Hingga pertengahan tahun, realisasi fisik dan keuangan baru mencapai sekitar 30 persen karena sebagian pekerjaan infrastruktur masih berada pada tahap persiapan.
“Realisasi anggaran saat ini sekitar 30 persen. Kegiatan fisik diperkirakan mulai berjalan pada bulan depan karena masih ada penyesuaian titik-titik pekerjaan, termasuk usulan LPJU yang berasal dari bantuan keuangan maupun pokok-pokok pikiran DPRD,” ujar Deni.
Dalam pembahasan tersebut, DPRD turut meminta percepatan peningkatan layanan penerangan jalan umum (LPJU), terutama di sejumlah ruas jalan utama serta Jembatan Mahkota II. Menurut Deni, keberadaan fasilitas penerangan yang memadai menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan pengguna jalan.
Di sisi lain, Komisi III juga menilai pengembangan transportasi massal harus mulai menjadi perhatian pemerintah daerah. Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi dinilai membutuhkan solusi jangka panjang agar persoalan kemacetan dan kebutuhan lahan parkir tidak semakin kompleks.
“Jumlah kendaraan di Samarinda sudah hampir menyamai jumlah penduduk. Karena itu masyarakat harus memiliki pilihan transportasi massal agar tidak terus bergantung pada kendaraan pribadi, sekaligus membantu mengurangi persoalan kemacetan dan parkir,” jelasnya.
DPRD Kota Samarinda berharap seluruh program yang dijalankan Dinas Perhubungan disiapkan secara matang, mulai dari pengelolaan parkir, peningkatan fasilitas keselamatan jalan, hingga pengembangan transportasi publik. Dengan perencanaan yang tepat, pelayanan transportasi di Kota Samarinda diharapkan semakin efektif, tertib, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(Rir/Adv DPRD Samarinda)
