Bujurnews.com, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menilai keberhasilan program wajib belajar 13 tahun harus didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berada di garis depan pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah didorong memberikan perhatian lebih terhadap pembinaan guru PAUD serta peningkatan kesejahteraan kader yang selama ini berperan langsung di lingkungan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, saat menanggapi implementasi program wajib belajar 13 tahun.
Menurut Sri Puji, memasukkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke dalam sistem pendidikan wajib merupakan langkah strategis untuk membentuk karakter anak sejak usia dini. Dengan pembinaan yang tepat, anak-anak diharapkan memiliki kesiapan akademik maupun sosial sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
“13 tahun wajib belajar ini memang seharusnya wajib dari dulu. Anak-anak harus mendapatkan pendidikan karakter sejak dini supaya ketika masuk SD mereka sudah siap bersosialisasi, mandiri, dan memiliki kesiapan psikologis yang baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tantangan yang dihadapi Kota Samarinda saat ini adalah masih dominannya lembaga PAUD swasta dibandingkan PAUD negeri. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu memperkuat dukungan terhadap lembaga swasta, terutama dalam peningkatan kompetensi tenaga pendidik serta alokasi anggaran pembinaan.
“Kalau kita menyiapkan SDM, tetapi kualitas tenaga pendidiknya tidak diperhatikan, bagaimana hasilnya? Karena itu anggaran untuk PAUD harus diperbesar, bukan hanya fokus di jenjang SMP,” katanya.
Selain sektor pendidikan, Sri Puji juga menyoroti bertambahnya tanggung jawab kader Posyandu sejak diterapkannya sistem Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP). Menurutnya, perlu ada penyesuaian kesejahteraan kader agar sebanding dengan beban pelayanan yang terus meningkat.
“Programnya sekarang semakin banyak. Posyandu melayani balita, ibu hamil, remaja, lansia, sampai anak sekolah. Kalau yang diurus semakin banyak tetapi insentifnya tetap sedikit, rasanya kurang manusiawi. Kami mengusulkan agar insentif kader bisa ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, meskipun sebagian kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) telah memperoleh dukungan insentif dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), masih banyak kader lainnya yang bekerja dengan insentif terbatas. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Sri Puji berharap Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga ruang untuk investasi di bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia semakin besar. Menurutnya, peningkatan kualitas guru PAUD dan kader masyarakat merupakan investasi jangka panjang yang akan berkontribusi pada lahirnya generasi yang sehat, berkarakter, dan memiliki daya saing di masa depan.
(Rir/Adv DPRD Samarinda)
