Bujurnews.com, Samarinda – DPRD Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota mempercepat penyatuan data lintas organisasi perangkat daerah (OPD) guna meningkatkan efektivitas program penanganan stunting dan penguatan ketahanan keluarga. Keseragaman data dinilai menjadi fondasi penting agar kebijakan yang disusun lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan perbedaan informasi antarinstansi.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) terkait evaluasi pelaksanaan program tahun 2026 dan pembahasan rencana kerja tahun 2027.
Menurut Sri Puji, hingga saat ini masih ditemukan perbedaan data antara DP2KB, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi ketepatan perencanaan program maupun alokasi anggaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Kami mengharapkan tidak ada lagi ego sektoral. Data tentang jumlah posyandu, ibu hamil, anak kurang gizi, maupun keluarga rentan stunting harus satu data sehingga tidak ada selisih yang akhirnya memengaruhi ketepatan sasaran anggaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyatuan data akan mempermudah pemerintah dalam menentukan prioritas program, mulai dari pelayanan kesehatan ibu dan anak, penguatan ketahanan keluarga, hingga intervensi terhadap keluarga yang berisiko mengalami stunting. Dengan basis data yang sama, koordinasi antarperangkat daerah juga diharapkan menjadi lebih efektif.
Selain membahas sinkronisasi data, Komisi IV turut mengevaluasi komposisi anggaran DP2KB yang masih didominasi belanja pegawai dan operasional. Sementara sejumlah program pelayanan kepada masyarakat masih banyak bergantung pada dukungan anggaran dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Dari APBD itu sebagian besar anggaran untuk gaji, tunjangan, dan kegiatan rutin lainnya. Sedangkan program-program seperti pengendalian penduduk, pembangunan ketahanan keluarga, KB, termasuk Gerakan Orang Tua Mengantar Anak Sekolah, banyak didukung dari dana BKKBN,” katanya.
Komisi IV juga meminta pemerintah daerah memberikan dukungan anggaran tambahan melalui APBD Perubahan 2026 maupun APBD 2027. Dukungan tersebut dinilai diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperbaiki sarana dan prasarana DP2KB yang sudah membutuhkan pembenahan.
“Harapan kami di perubahan nanti ada tambahan anggaran, termasuk untuk renovasi kantor dan balai yang sudah banyak rusak. Kita ingin membangun Kampung KB Reborn dan mewujudkan satu data di setiap kecamatan. Kalau sekretariatnya saja tidak memadai, bagaimana program bisa berjalan maksimal?” tegasnya.
Sri Puji menilai penguatan ketahanan keluarga merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, ia berharap sinergi antarlembaga melalui penyatuan data dan dukungan anggaran dapat terus diperkuat sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran serta mampu mempercepat penurunan angka stunting di Kota Samarinda.
(Rir/Adv DPRD Samarinda)
