Bujurnews.com, Samarinda – Pemerataan kualitas pendidikan menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda didorong untuk memperkuat pembangunan sektor pendidikan, terutama di wilayah pinggiran yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas maupun sarana pendukung pembelajaran.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menyampaikan pembangunan pendidikan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan pusat kota.
Menurutnya, seluruh sekolah harus mendapatkan perhatian yang proporsional agar tidak terjadi kesenjangan kualitas antara sekolah di perkotaan dan daerah pinggiran.
Ia menegaskan bahwa setiap peserta didik memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.
Faktor geografis maupun lokasi sekolah, kata dia, tidak boleh menjadi alasan adanya perbedaan pelayanan pendidikan.
“Pembangunan pendidikan harus dilakukan secara merata. Jangan sampai sekolah yang berada di pusat kota terus berkembang, sementara sekolah di kawasan pinggiran masih tertinggal dalam hal fasilitas dan dukungan lainnya,” ujar Ismail, Kamis (23/7/2026).
Menurut Ismail, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada pembangunan gedung sekolah, tetapi juga membutuhkan perhatian terhadap tenaga pendidik.
Kesejahteraan guru, khususnya yang bertugas di wilayah pinggiran, menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan pemerintah daerah.
Ia menjelaskan bahwa guru memiliki peran utama dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran.
Oleh sebab itu, peningkatan kompetensi dan dukungan kesejahteraan bagi tenaga pendidik harus berjalan seimbang dengan pembangunan infrastruktur pendidikan.
Selain itu, Ismail memberikan apresiasi terhadap penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Menurutnya, kebijakan tersebut membawa dampak positif karena secara perlahan menghilangkan anggapan mengenai adanya sekolah unggulan tertentu yang selalu menjadi pilihan utama masyarakat.
Dengan sistem zonasi, masyarakat mulai memahami bahwa setiap sekolah memiliki peluang yang sama untuk berkembang.
Orang tua siswa juga mulai mempertimbangkan sekolah yang berada dekat dengan tempat tinggal dibandingkan hanya mengejar sekolah yang berada di pusat kota.
Namun, Ismail mengingatkan bahwa sistem zonasi harus didukung dengan pemerataan fasilitas pendidikan.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak akan berjalan optimal apabila kualitas sarana dan prasarana antar sekolah masih mengalami perbedaan yang cukup jauh.
Ia menyebutkan bahwa sejumlah sekolah di beberapa wilayah seperti Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Palaran, dan Samarinda Ilir masih membutuhkan perhatian serius.
Beberapa sekolah, kata dia, masih menggunakan ruang belajar berbahan kayu yang dinilai belum memenuhi standar lingkungan belajar yang ideal.
Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kenyamanan siswa dan guru dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar.
Karena itu, DPRD meminta Pemkot Samarinda segera menyusun langkah pembangunan maupun renovasi terhadap sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan.
“Kami berharap sekolah di wilayah pinggiran mendapatkan perhatian yang sama. Bangunan yang masih menggunakan material kayu perlu ditingkatkan menjadi gedung permanen agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung lebih aman dan nyaman,” ungkapnya.
Di samping pembangunan fisik, DPRD juga menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi pendidikan di Kota Samarinda.
Ismail menilai perkembangan teknologi membuat sekolah harus mulai beradaptasi dengan metode pembelajaran berbasis digital.
Menurutnya, ketersediaan jaringan internet, perangkat teknologi informasi, serta akses terhadap sumber belajar digital seperti buku elektronik menjadi kebutuhan penting dalam mendukung kualitas pembelajaran.
Ia menilai pemanfaatan teknologi dapat membantu siswa memperoleh materi secara lebih mudah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap buku cetak.
“Dunia pendidikan saat ini terus berkembang menuju era digital. Penyediaan fasilitas teknologi pembelajaran akan membantu siswa mendapatkan akses ilmu pengetahuan secara lebih luas,” jelas Ismail.
(Rfh/Adv DPRD Samarinda)
