DPRD Samarinda Minta APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Ketidakpastian Transfer Pusat
Bujurnews.com, Samarinda – DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 secara lebih selektif di tengah ketidakpastian penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai mengharuskan pemerintah memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan keterbatasan ruang fiskal akibat belum adanya kepastian dana transfer membuat pemerintah daerah harus lebih cermat dalam menentukan arah kebijakan anggaran.
“Dengan ruang fiskal yang terbatas karena tidak adanya transfer keuangan dari pusat, otomatis kita harus lebih efektif dan efisien. Program mana yang menjadi prioritas dan program mana yang harus ditangguhkan, itu yang harus dipilah,” ujarnya.
Menurut Iswandi, penyusunan APBD tidak hanya berorientasi pada besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga harus memastikan setiap rupiah yang dialokasikan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, sektor pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan warga dinilai harus tetap menjadi prioritas.
“Intinya program-program yang langsung bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat itu yang harus diprioritaskan,” katanya.
Di sisi lain, Iswandi menyampaikan optimismenya terhadap realisasi dana kurang salur tahun 2025. Menurutnya, dana tersebut merupakan kewajiban pemerintah pusat sehingga daerah memiliki dasar yang kuat untuk memperoleh hak tersebut, meski untuk dana kurang salur pada tahun-tahun sebelumnya masih menunggu kepastian.
“Kalau yang 2025 saya optimistis karena itu memang sudah menjadi kewajiban. Tapi untuk yang tahun-tahun sebelumnya kita masih menunggu kepastian,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat melalui berbagai jalur untuk memperjuangkan pencairan dana yang menjadi hak Kota Samarinda. Kepastian tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih memadai dalam mendukung pembangunan daerah.
DPRD Kota Samarinda berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian mengenai penyaluran dana kurang salur. Dengan kejelasan tersebut, penyusunan APBD Tahun 2027 dapat dilakukan secara lebih terukur sehingga berbagai program prioritas, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, tetap dapat berjalan sesuai rencana.
(Rir/Adv DPRD Samarinda)
