PPPK Optimalisasi Kukar Diusulkan Ditempatkan Berdasarkan Domisili, 228 Pegawai Menanti Penataan
Bujurnews, Tenggarong – Penataan ulang penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) optimalisasi di Kutai Kartanegara (Kukar) mulai didorong melalui skema berbasis domisili. Kebijakan ini diharapkan dapat mendekatkan pegawai dengan keluarga sekaligus menjaga agar distribusi tenaga kerja di setiap instansi tidak mengganggu pelayanan publik.
Usulan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung Serbaguna DPRD Kukar, Senin, 12 Oktober 2026. Pertemuan dipimpin anggota DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, dengan melibatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar serta puluhan perwakilan PPPK.
Desman mengatakan, pemerintah daerah memiliki peluang untuk mengusulkan penataan penempatan pegawai kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ruang tersebut terbuka setelah adanya konsultasi terkait kemungkinan penyesuaian penempatan berdasarkan kebutuhan daerah.
Karena itu, ia meminta BKPSDM segera menyusun pemetaan sebagai dasar pengajuan kembali kepada BKN.
“Dari BKN sudah jelas, kita sudah berkonsultasi. Tinggal daerah mengusulkan kembali ke BKN,” kata Desman seusai rapat.
Menurut dia, pemindahan pegawai tidak bisa hanya berorientasi pada kedekatan tempat tinggal. Pemerintah harus memperhitungkan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing instansi, termasuk memastikan tidak terjadi kekurangan pegawai setelah penataan dilakukan.
Desman mengingatkan, kebijakan tersebut harus memberikan manfaat bagi PPPK tanpa mengorbankan kualitas pelayanan masyarakat.
“Pemetaan yang akan ada nanti jangan sampai menurunkan kualitas pelayanan,” ujarnya.
Ia juga menilai proses penataan perlu mempertimbangkan kesediaan pegawai dan instansi asal. Sebab, tidak seluruh PPPK ingin berpindah tugas. Di sisi lain, instansi yang telah memiliki tenaga kerja dengan kinerja baik juga belum tentu siap melepas pegawainya.
Selain persoalan penempatan, RDP turut membahas kemungkinan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi PPPK optimalisasi. Usulan tersebut terutama menyasar pegawai yang harus bekerja jauh dari tempat tinggalnya.
Desman menyebut, berdasarkan pembahasan dalam rapat, PPPK optimalisasi di Kukar belum mendapatkan TPP. Persoalan tersebut akan dibicarakan lebih lanjut dalam pertemuan terpisah.
“Usulan itu tadi juga kita masukkan. Ternyata PPPK optimalisasi di Kukar tidak ada TPP-nya. Itu nanti kita bahas pada kesempatan berbeda,” katanya.
Ia meminta BKPSDM tidak berhenti pada pembahasan, tetapi segera menindaklanjuti berbagai masukan yang telah disampaikan. Desman juga mengajak para PPPK tetap optimistis terhadap peluang penataan tersebut.
“Kita harus optimistis menata PPPK optimalisasi berbasis domisili. Jangan pesimistis dulu,” ucapnya.
Ketua Koordinator Optimalisasi PPPK Kukar, Rudi Sofyan, berharap penataan penempatan dapat mulai direalisasikan pada Januari 2027. Ia menyebut, tujuan utama usulan tersebut adalah memperpendek jarak antara tempat kerja dan domisili pegawai, tanpa mengurangi efektivitas pelayanan publik.
“Kami hanya meminta dioptimalisasi, mendekatkan keluarga dan domisili,” kata Rudi.
Berdasarkan pendataan kelompoknya, terdapat sekitar 228 PPPK yang berharap memperoleh penyesuaian lokasi kerja. Namun, angka tersebut masih berpotensi berubah karena sebagian pegawai belum tentu bersedia dipindahkan.
Rudi berharap pemerintah daerah mempertimbangkan tiga aspek dalam proses pemetaan, yakni alamat domisili, kebutuhan instansi, serta keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Di luar penataan lokasi kerja, ia kembali menyoroti belum adanya TPP bagi kelompok PPPK optimalisasi. Menurut dia, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan tambahan penghasilan, khususnya bagi pegawai yang harus menempuh perjalanan jauh menuju tempat tugas.
Rudi juga meminta BKPSDM mengevaluasi pemberhentian dua PPPK yang menurut kelompoknya tidak didahului tahapan pembinaan maupun surat peringatan.
Kasus pertama melibatkan seorang PPPK yang bertugas di Kecamatan Kembang Janggut. Rudi mengatakan, pegawai tersebut menghadapi persoalan keluarga karena anaknya kerap sakit. Ia mengaku, yang bersangkutan sebelumnya telah memperoleh izin dari kepala instansi untuk membawa anaknya berobat ke Tenggarong.
Kasus lainnya dialami seorang PPPK asal Tenggarong yang ditempatkan di Samboja Barat. Rudi menjelaskan, pegawai tersebut mengalami kecelakaan yang menyebabkan kendaraannya rusak berat. Padahal, kendaraan itu merupakan satu-satunya sarana transportasi untuk menuju tempat kerja.
Kondisi tersebut membuat pegawai bersangkutan kesulitan hadir secara rutin. Rudi menyebut, ketidakhadiran itu kemudian menjadi salah satu alasan pemberhentian karena dinilai sering tidak masuk kerja.
Atas dua persoalan tersebut, ia meminta pemerintah daerah memeriksa kembali proses pemberhentian, termasuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan administrasi dan prosedur kepegawaian.
“Kami berharap pemberhentian itu diperiksa kembali, apakah sudah sesuai prosedur atau belum,” tuturnya. (adv/dprdkukar)
