DPRD Kukar Usulkan Rp 5 Miliar untuk Perbaikan Jalan Sukarelawan dan Martadinata
Bujurnews, Tenggarong — Perbaikan Jalan Sukarelawan dan Jalan Martadinata di Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara (Kukar), diusulkan mendapat anggaran awal Rp 5 miliar melalui APBD 2027. DPRD Kukar mendorong dua ruas jalan tersebut mulai ditangani meski pembangunan secara menyeluruh diperkirakan membutuhkan waktu hingga lima tahun.
Anggota DPRD Kukar dari Daerah Pemilihan IV, Fachruddin, mengatakan kebutuhan perbaikan kedua ruas jalan itu telah lama disuarakan masyarakat. Bahkan, jalan yang menjadi akses warga tersebut sudah digunakan selama lebih dari empat dekade.
Persoalan ini dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kukar dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa, 20 Oktober 2026. Rapat berlangsung di Ruang Komisi III DPRD Kukar dengan melibatkan Pemerintah Kecamatan Muara Jawa, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Dinas Perhubungan (Dishub).
Fachruddin yang memimpin rapat tersebut menyebut, DPRD akan memperjuangkan alokasi anggaran awal Rp 5 miliar dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar).
“Jalan ini sudah lama sekali dinantikan masyarakat. Karena itu, kami berupaya agar pembangunannya bisa segera dilakukan, meskipun harus bertahap,” kata Fachruddin.
Besaran anggaran yang diusulkan tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Fachruddin menyebut, kondisi fiskal Kukar dalam dua tahun terakhir turut membatasi ruang belanja pemerintah, termasuk untuk pembangunan infrastruktur.
Dalam rapat tersebut, anggaran Dinas PU yang dibahas berada di kisaran Rp 114 miliar. Jika kebutuhan pembangunan dibagi untuk 20 kecamatan di Kukar, rata-rata alokasi secara matematis hanya berkisar Rp 5 miliar hingga Rp 6 miliar per kecamatan.
Atas pertimbangan itu, Fachruddin meminta agar kebutuhan perbaikan jalan di Muara Jawa mendapat prioritas. “Kami meminta agar Rp 5 miliar untuk perbaikan jalan di Muara Jawa bisa diprioritaskan terlebih dahulu,” ujarnya.
Namun, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan jauh lebih besar. Panjang ruas jalan yang perlu ditangani diperkirakan mencapai 10 kilometer, sedangkan estimasi biaya dari Dinas PU mencapai Rp 10 miliar per kilometer.
Dengan perhitungan tersebut, anggaran Rp 5 miliar diperkirakan hanya mampu membiayai penanganan sekitar 500 meter jalan. Panjang yang dapat dikerjakan nantinya tetap bergantung pada kondisi lapangan dan jenis pekerjaan yang ditetapkan.
Karena itu, Fachruddin membuka opsi agar pemerintah memulai penanganan melalui perbaikan badan jalan sebelum melakukan semenisasi secara menyeluruh.
“Kalau belum bisa langsung disemenisasi, paling tidak badan jalannya diperbaiki dan dibentuk terlebih dahulu agar bisa difungsikan dengan lebih baik,” katanya.
Langkah awal tersebut dinilai penting untuk mengurangi kondisi jalan bergelombang dan becek. Perbaikan akses juga berkaitan dengan aktivitas masyarakat yang menggunakan jalan tersebut untuk mengangkut hasil perkebunan dan tambak.
Muara Jawa memiliki potensi ekonomi dari sektor perkebunan dan perikanan tambak. Selain itu, terdapat rencana pembangunan kampung nelayan yang membutuhkan dukungan infrastruktur akses.
Fachruddin menilai, kondisi jalan yang lebih baik dapat memperlancar distribusi hasil usaha masyarakat sekaligus mendukung perkembangan ekonomi kawasan.
“Jalan ini dibutuhkan untuk mendukung perekonomian masyarakat. Kalau kondisinya bagus, aktivitas usaha bisa berkembang dan berpotensi menambah pendapatan asli daerah,” ujarnya.
DPRD Kukar berharap usulan anggaran tersebut dapat masuk dalam pembahasan APBD 2027. Sementara itu, penyelesaian seluruh ruas Jalan Sukarelawan dan Jalan Martadinata direncanakan berlangsung secara bertahap dalam kurun waktu sekitar lima tahun.
Bagi Fachruddin, keterbatasan anggaran tidak seharusnya membuat penanganan jalan terus tertunda. Setidaknya, perbaikan awal perlu dilakukan agar masyarakat dapat menikmati akses yang lebih layak sembari menunggu pembangunan seluruh ruas terealisasi. (adv/dprdkukar)
