Bujurnews, Kutai Timur – Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memberikan beberapa catatan tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2024, dalam Rapat Paripurna ke-18, di Ruang Sidang utama DPRD Kutim, Senin (17/07/2023).
Penyampaian Fraksi AKB tersebut, dibacakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Agusriansyah Ridwan, di hadapan para peserta sidang paripurna.Agusriansyah Ridwan menyampaikan Fraksi AKB meminta Pemkab Kutim untuk mereview kembali proyeksi pendapatan daerah Kutim pada tahun anggaran 2024, dimana perencanaan anggaran harus disusun berdasarkan asumsi-asumsi perhitungan yang terukur dan realistis serta optimis akan adanya perbaikan ekonomi di tahun mendatang.
“Perencanaan pembangunan daerah seyogyanya dapat di realisasikan dengan baik, yang harus di dukung upaya digitalisasi pelayanan maupun optimalisasi sistem perangkat daerah dalam pencapaian target RPJMD Kutai Timur,” paparnya.
Dirinya menjelaskan, untuk menjadikan Kabupaten Kutai Timur sebagai salah satu daerah penyangga (buffer Zone) bagi ibukota Nusantara, Pemkab Kutim dapat memaksimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki terutama industrialisasi dalam menyangga ibukota negara.
“Perencanaan keuangan yang telah disusun harus di ikuti dengan Optimisme pertumbuhan fiskal menuju kemandirian keuangan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan asli daerah,” jelasnya.
Agusriansyah Ridwan juga meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan penyerapan anggaran sesuai perencanaan keuangan daerah tahun 2024 pada triwulan kedua pada tahun berjalan, agar anggaran yang ada dapat digunakan secara maksimal dalam proses pembangunan.
“Pendapatan daerah yang nilainya di proyeksikan sebesar Rp 8,1 triliun yang sebagian besar masih berasal dari dana transfer, harus dapat dikelola dengan baik dan berhasil, guna demi kemaslahatan masyarakat Kutim,” ungkapnya.
Selanjutnya, dirinya juga menerangkan belanja daerah yang diproyeksikan sebesar Rp 8,1 triliun tersebut, harus diarahkan pada prioritas program pembangunan yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur khususnya infrastruktur dasar seperti jalan-jalan protokol, lingkungan, drainase dan faktor pendukungnya, sebagai sarana yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.
“Ini diharapkan dapat menjadi stimulus bergeraknya sektor riil barang dan jasa, pertumbuhan sektor PDRB tahun 2024, meningkatkan produktivitas daya saing daerah dan meningkatkan iklim investasi,” harapnya.
Selain itu, dirinya juga menambahkan Menuntaskan persoalan pendidikan dimana semakin hari permintaan akan ruang kelas baru, sarana dan fasilitas tingkat pendidikan semakin bertambah setiap tahunnya terutama tingkat menengah dan tingkat atas dengan melakukan koordinasi sesuai alur peraturan yang membidanginya.
“Semoga Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tidak menutup mata terhadap segala catatan masukan maupun rekomendasi yang dilandasi niat baik dan semangat kebersamaan dalam membangun daerah,” pungkasnya.(Adv/HR/Ja).
