Bujurnews – Penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah terpenuhi sekitar 32 persen dari standar total kebutuhan.
Di lingkungan masyarakat, idealnya memiliki penyuluh KB sebanyak 1 orang per desa. Sedangkan di wilayah Kutim, untuk saat ini baru terpenuhi 32 persen dari keseluruhan.
“Total penyuluh KB kami di ada 45 orang, seharusnya setiap desa memiliki minimal 1 orang penyuluh,” kata Sekretaris DPPKB Kutim, Indra Arie Iranday kepada wartawan saat ditemui di Kantor DPPKB Kutim, Jalan AW Syahranie, Sangatta, belum lama ini.
Hal itu tentunya akan menjadi kendala tersendiri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi penyuluhan (tupoksi). Dengan kondisi geaografis Kutim yang cukup luas dan beragam, dapat menghambat penyuluh KB terjun ke lapangan.
“Berbeda dengan Kota Bontang, mungkin mereka hanya butuh 3 orang penyuluh, karena sekali jalan bisa beberapa kecamatan lantaran jarak antar kecamatan sangat dekat,” ucapnya.
Ia menilai, Kutim masih memerlukan penyuluh KB hingga memenuhi 139 desa lantaran untuk menurunkan angka stunting. Kendati demikian, untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di kecamatan hingga desa untuk membantu menangani persoalan stunting.
“Alternatifnya sementara ini kami berkoordinasi dengan OPD lain untuk membantu penyuluh kami, seperti kader PKK, Bidan-Bidan di puskesmas, dan lainnya,” tutupnya.
Perlu diketahui, tupoksi penyuluh KB di tingkat desa berdasarkan aturannya yaitu melakukan pengelolaan Program KKBPK yang meliputi penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. (BJN-02)
