Bujurnews – Upaya mengantisipasi terjadinya inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) akan mengalokasikan dua persen dari APBD Perubahan 2022 dan APBD 2023.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin mengatakan alokasi anggaran ini untuk masyarakat yang terdampak kenaikan BBM sehingga mendapatkan bantuan dari pemerintah secara tepat sasaran.
Setelah dianggarkan pada APBD Perubahan 2022, akan kembali dianggarkan dalam APBD Kukar 2023. Pihaknya belum bisa memastikan nilai konkretnya. Namun dikisaran Rp 100 miliar.
Nilai Itu jika APBD Kukar 2023 belum dipotong untuk kebutuhan belanja pegawai. Tetapi jika sudah dipotong untuk kebutuhan belanja pegawai, diperkirakan sekitar angka Rp 60 miliar lebih.
Nantinya, anggaran 2 persen yang diamanatkan oleh presiden tersebut, akan menyasar masyarakat yang benar-benar terdampak. Salah satunya melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), termasuk kegiatan-kegiatan lainnya yang langsung menyentuh masyarakat lapisan bawah.
“Makanya ada (verifikasi dan validasi) DTKS (Data Terpadu Kesejahteran Sosial) yang diselesaikan 18 kecamatan, menjadi acuan dan sasaran dua persen itu. Yang pasti untuk penanganan kemiskinan yang jadi prioritas,” ringkasnya. (Kar)
