Bujurnews, Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur (DPRD KUTIM), Jimmy, menyoroti alokasi anggaran APBD tahun 2024 yang terkait pembangunan infrastruktur. Dengan anggaran mencapai 9.1 triliun, Jimmy menegaskan bahwa idealnya alokasi dana untuk pembangunan seharusnya mencapai 15% dari total APBD. Namun, dengan penggabungan dana perkim, anggaran pembangunan bisa melebihi 20%, termasuk pemeliharaan jalan lingkungan dan antar kecamatan.
“Dalam mengatasi masalah gang di Kutim, masih banyak pekerjaan pembenahan jalanan yang belum terselesaikan. Setelah dicor, jalan-jalan tersebut masih memerlukan aspalisasi karena struktur jalannya yang kaku tidak cukup representatif,” ungkap Jimmy saat diwawancarai media di halaman kantor DPRD Kutim.
Jimmy juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan jalan.
“Kebanyakan proyek pembangunan jalan terkendala karena belum tuntasnya penyelesaian konstruksi. Anggaran dari APBN dan APBD seharusnya dioptimalkan untuk kepentingan lingkungan kita semua,” tambahnya.
Menanggapi perbedaan dengan Pulau Jawa yang telah memiliki infrastruktur yang matang, Jimmy menyatakan bahwa Kutai Timur sebagai daerah yang relatif muda masih membutuhkan banyak perhatian dari pemerintah dalam hal alokasi anggaran.
“Sementara antar kecamatan di Kutim masih banyak yang belum selesai, termasuk pembenahan arus transportasi di wilayah sawit. Kita meminta dukungan dari perusahaan-perusahaan untuk Corporate Social Responsibility (CSR), namun sebaliknya, kita juga memanfaatkan infrastruktur mereka,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya pengawasan dan inisiatif pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran.
“Dengan alokasi anggaran di atas 15%, kontrol dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan tujuan pembangunan infrastruktur tercapai secara maksimal,” pungkasnya.(adv/adl/ja)
