Bujurnews, Kutai Timur – Wacana penghapusan sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru (PPDB) kembali muncul, setelah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi.
“Kalau bicara Generasi Emas Indonesia 2045, kuncinya ada di pendidikan. Terutama pada anak-anak muda. Makanya kemarin pas rakor dengan para kepala dinas pendidikan, saya sampaikan secara tegas kepada Menteri Pendidikan, agar sistem zonasi harus dihilangkan,” ucap Gibran dalam sambutannya di acara Tanwir I Pemuda Muhammadiyah di Aryaduta, Jakarta Pusat, dilansir detikNews, Jumat lalu (22/11/2024).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Mulyono menyatakan, pihaknya lebih memilih untuk menunggu kepastian pemerintah pusat terkait wacana penghapusan sistem zonasi tersebut.
Ia menilai, wacana tersebut masih belum pasti. Sedangkan pemerintah daerah sebagai pelaksana, harus mengikuti arahan dari pemerintah pusat.
“Berbicara wacana, saya lebih bagus menunggu saja, karena sesuatu yang belum pasti. Nanti kita menyikapinya. Pemerintah daerah sebagai pelaksana, ya kita laksanakan saja. Kalau nanti perintahnya dihapus, kita hapus. Kalau masih lanjutkan, ya lanjutkan,” ucap Mulyono saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (12/12/2024).
Ia menambahkan, setiap kebijakan termasuk sistem zonasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, pihaknya lebih memilih untuk menunggu kepastian dari pemerintah pusat sebelum membahas lebih jauh.
“Menurut saya, semua program dan kebijakan pasti ada plus minusnya. Intinya kalau sudah berbicara kebijakan seperti itu, kita tunggu saja bagaimana kepastiannya,” tegasnya.
Ia juga tidak ingin mengambil langkah dengan membuat program yang bertentangan dengan kebijakan pusat.
“Kita enggak mau mengambil langkah-langkah kontroversial. Kan tidak mungkin bikin program bertentangan dengan yang di pusat,” pungkasnya. (adl/yd/ape)
