Bujurnews.com — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa seluruh kegiatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim kini tidak lagi dilaksanakan di hotel-hotel. Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi anggaran, menyusul rencana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Rudy menjelaskan, seluruh kegiatan kini dilakukan di kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau fasilitas milik pemerintah provinsi sendiri.
“Kalau di Kaltim, saudara-saudara bisa lihat sendiri bahwa Pemprov Kaltim hampir tidak pernah lagi melaksanakan kegiatan di luar kantor. Kami lebih banyak memanfaatkan fasilitas kantor sendiri,” ujar Rudy dalam keterangannya.
Ia mengakui kebijakan tersebut berdampak pada tingkat okupansi hotel-hotel di Kaltim, yang selama ini kerap menjadi lokasi kegiatan pemerintahan. Namun, keputusan ini dinilai perlu untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
“Semua itu bergantung pada ketersediaan anggaran. Kalau dana TKD tidak dipotong saja, kami sudah mengurangi kegiatan di hotel. Kalau dulu setiap minggu atau setiap bulan ada kegiatan, sekarang jangankan setiap bulan tiga bulan pun belum tentu ada,” katanya.
Sejak dilantik pada Februari 2025, Rudy menegaskan komitmennya untuk memanfaatkan seluruh fasilitas internal Pemprov, termasuk ruang-ruang di lingkungan OPD.
“Saya hampir tidak pernah melaksanakan kegiatan di luar, kecuali jika diundang. Untuk kegiatan yang diselenggarakan Pemprov sendiri, tidak pernah,” tegasnya.
Selain efisiensi, kebijakan ini juga menjadi sarana untuk memantau langsung kinerja pelayanan publik di setiap OPD. Rudy menyebut sistem rapat dan kegiatan Pemprov akan dilakukan secara bergilir di berbagai instansi, agar jajaran pemerintah dapat melihat secara langsung kondisi lapangan.
“Langkah-langkah penyesuaian akan dilakukan tahun depan. Kita akan lihat lagi berapa kemampuan masing-masing OPD, karena saat ini kita masih menghitung ulang,” jelasnya.
Sebagai informasi, pemerintah pusat berpotensi memangkas dana TKD untuk Provinsi Kalimantan Timur hingga 71 persen. Nilai pengurangan itu diperkirakan mencapai Rp8 triliun, dari total Rp20 triliun yang sebelumnya dianggarkan di awal tahun.
Kebijakan efisiensi ini menjadi langkah strategis Pemprov Kaltim untuk tetap menjaga stabilitas keuangan daerah, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah tantangan fiskal yang dihadapi.
