DPRD Kaltim Gelar FGD Evaluasi Kesesuaian Perda, Libatkan Akademisi dan Pegiat Desa
Bujurnews.com, Kaltim – Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Pusat Studi Otonomi Daerah dan Desa (PSODD) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Dimensi Kesesuaian Produk Hukum Daerah di Kalimantan Timur”. Kegiatan ini menjadi wadah evaluasi terhadap berbagai produk hukum daerah yang telah diterapkan.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Perisalah Legislatif Ahli Muda, Vivi Hariyani, yang mewakili Sekretaris DPRD Kaltim, di Samarinda. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya menguji kembali kualitas perda agar tetap sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
Vivi menyebut bahwa masih ditemukan sejumlah perda yang belum sepenuhnya selaras dengan aturan yang lebih tinggi maupun belum efektif dalam implementasi. “Kita ingin semua perda dapat memberikan landasan hukum yang kokoh dan tidak menimbulkan multitafsir,” katanya menambahkan.
FGD ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat, hingga perangkat daerah. Peserta dari Kabupaten Kutai Timur turut hadir, mencerminkan kebutuhan harmonisasi regulasi tidak hanya di tingkat provinsi tetapi juga kabupaten/kota.
Sejumlah narasumber hadir memberikan perspektifnya, antara lain Kabag Hukum Setda Kutim, Januar Bayu Irawan, SH., MH., Akademisi FH Unmul Mustofa, Ph.D., serta pegiat pemberdayaan desa Dandi Wijaya, SH., MH. Mereka membahas tantangan sinkronisasi perda di daerah yang kerap menemui kendala normatif dan teknis.
Diskusi juga menyoroti bagaimana perbedaan kondisi sosial dan geografis antarwilayah di Kaltim mempengaruhi efektivitas implementasi perda. Para narasumber menilai regulasi harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak berhenti hanya pada teks hukum.
Melalui forum ini, DPRD Kaltim berharap dapat merumuskan rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat tata kelola regulasi daerah. “Kami ingin hasil diskusi ini mampu menjadi pijakan untuk pembaruan kebijakan yang lebih responsif,” ucap Vivi. (Adv/Rir)
