Legislator Kaltim Nilai Unjuk Rasa Tolak Pemangkasan TKD sebagai Bentuk Kepedulian Masyarakat
Bujurnews.com, Kaltim – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, memberikan tanggapan atas gelombang aksi yang dilakukan sekelompok organisasi masyarakat yang menamakan diri Fraksi Kaltim. Kelompok tersebut beberapa kali turun ke jalan menentang rencana pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH), termasuk komponen TPP/TKD ASN.
Firnadi menilai aksi tersebut sebagai bentuk penyaluran aspirasi yang wajar dalam sistem politik Indonesia. Menurutnya, ruang demonstrasi memang disediakan untuk memastikan suara warga dapat didengar oleh penyelenggara pemerintahan.
Ia menjelaskan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak dapat dianggap sebagai gangguan, melainkan bagian dari dinamika demokrasi. “Selama disampaikan dengan tertib, itu menunjukkan bahwa masyarakat peduli pada kondisi daerah,” ucapnya.
Firnadi memastikan Pemprov dan DPRD Kaltim telah melakukan langkah proaktif menindaklanjuti isu pemangkasan anggaran. Gubernur Kaltim, kata dia, sudah berkomunikasi langsung dengan kementerian terkait guna menyampaikan keberatan daerah terhadap rencana tersebut.
Ia melihat keberadaan masyarakat dalam menyuarakan hal yang sama justru memperkuat posisi pemerintah daerah. Menurutnya, dukungan publik menjadi faktor penting untuk menunjukkan bahwa kebijakan pemotongan TKD dan DBH dapat memberi efek besar bagi pembangunan.
Dijelaskan Firnadi, APBD Kaltim selama ini tersusun dengan belanja sekitar Rp21 triliun. Jika terjadi pengurangan hingga Rp6 triliun, sejumlah program prioritas diperkirakan tidak dapat berjalan optimal. Hal inilah yang membuat penolakan masyarakat memiliki dasar kuat.
Meski memberi dukungan moral terhadap aksi tersebut, Firnadi tetap mengingatkan agar demonstrasi tidak keluar dari aturan hukum. Ia menyebut seluruh pihak di daerah sudah berupaya maksimal menjaga agar kebijakan pusat tidak memberi dampak yang merugikan masyarakat. (Adv/Rir)
