Agusriansyah Ajak Warga Sangatta Berani Bersikap dalam Penguatan Demokrasi Daerah
Bujurnews.com, Kaltim – Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-11 kembali digelar Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PKS, Dr. Agusriansyah Ridwan, sebagai ruang edukasi politik bagi masyarakat Sangatta pada Sabtu sore (29/11/2025).
Mengusung tema “Hak dan Kewajiban Masyarakat Sipil,” forum ini diarahkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik daerah. Agusriansyah menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton dalam praktik demokrasi. Menurutnya, partisipasi warga merupakan syarat mutlak agar demokrasi tumbuh sehat dan berimbang.
“Demokrasi bukan hanya soal datang ke TPS. Demokrasi hidup dalam keberanian kita menyuarakan kebutuhan, mengawasi kebijakan, dan menjaga agar anggaran daerah digunakan sebagaimana mestinya,” ujarnya saat membuka sesi materi.
Ia menekankan bahwa masyarakat sipil harus aktif menggunakan haknya, karena jika warga bungkam, pemerintah dapat kehilangan fokus terhadap prioritas publik. “Pemerintah butuh pengingat, dan pengingat itu adalah rakyatnya sendiri,” sambungnya disambut tepuk tangan peserta.
Namun demikian, Agusriansyah juga menilai demokrasi tidak akan berjalan baik tanpa diimbangi dengan kesadaran menjalankan kewajiban bersama. Menaati aturan, menjaga ketertiban, menghormati keberagaman, hingga ikut terlibat dalam pembangunan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif sebagai warga negara.
Kepada peserta, ia mengajak untuk memanfaatkan berbagai kanal aspirasi seperti musrenbang, pengaduan publik, hingga forum-forum DPRD agar suara masyarakat benar-benar terdengar.
Kegiatan ini juga menghadirkan dua narasumber, Dr. Ulfa Jamilatul Farida dan Akbar Tanjung, SP., yang memberikan pemaparan mengenai peran masyarakat sipil dalam menjaga fungsi check and balance pemerintahan. Antusiasme peserta menjadikan diskusi berlangsung dinamis dan interaktif.
Menutup kegiatan, Agusriansyah menegaskan bahwa demokrasi hanya dapat berjalan baik jika pemerintah dan masyarakat saling melengkapi, bukan saling menjauh. “Pemerintah tidak boleh anti-kritik, dan masyarakat tidak boleh apatis. Kalau kedua-duanya bergerak, pembangunan akan lebih adil dan merata. Itu yang ingin kita wujudkan di Kalimantan Timur,” pungkasnya. (Adv/Rir)
