Tekanan Fiskal Kian Berat, DPRD Minta Pemprov Kaltim Perkuat Belanja Sektor IPM dan UMKM
Bujurnews.com, Kaltim – DPRD Kalimantan Timur menilai tekanan fiskal pada APBD 2026 menjadi sinyal kuat bagi pemerintah provinsi untuk memperkuat belanja pada sektor-sektor yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan penurunan pendapatan daerah hampir Rp6 triliun membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan arah pembangunan.
Hasanuddin menjelaskan bahwa meski APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp15,15 triliun, kapasitas penyerapan daerah diperkirakan hanya mampu mencapai Rp14 triliun. Kondisi ini menuntut kebijakan anggaran yang tidak hanya efisien tetapi juga tepat sasaran.
Dalam keterangannya, ia menegaskan perlunya reformulasi prioritas belanja agar belanja publik tetap berjalan optimal. “Kalau ruang fiskal menyempit, maka belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas SDM harus menjadi yang pertama dijaga,” ujarnya.
Ia menyebut bahwa peningkatan IPM harus menjadi indikator utama dalam menentukan arah belanja daerah. Selain itu, penguatan ekonomi berbasis UMKM dipandang perlu untuk menjaga daya tahan ekonomi Kaltim di tengah ketidakpastian fiskal nasional.
Hasanuddin juga mengingatkan perangkat daerah agar tidak memaksakan program dengan nilai besar namun berdampak minim. Menurutnya, setiap rupiah harus menghasilkan nilai manfaat yang jelas dan terukur. Efektivitas program lebih penting dibandingkan besaran anggaran.
Ketua DPRD tersebut menekankan bahwa kondisi fiskal tentu akan berdampak pada ritme pembangunan daerah. Karena itu, sinergi antara DPRD dan Pemprov disebut sangat penting untuk menentukan langkah prioritas yang paling mendesak bagi masyarakat.
Ia berharap pemerintah provinsi memastikan bahwa belanja publik tetap terjaga kualitasnya meski dalam tekanan fiskal. “Fokus kita sederhana: layanan dasar harus tetap berjalan, dan pembangunan tidak boleh berhenti,” tegasnya. (Adv/Rir)
