Anggota Legislator Desak Evaluasi AMDAL Tambang dan Perkebunan untuk Tekan Risiko Banjir di Kaltim
Bujurnews.com, Kaltim – Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan tambang dan perkebunan yang beroperasi di Kalimantan Timur. Ia menilai peninjauan ulang AMDAL menjadi langkah krusial untuk menekan risiko banjir yang semakin sering terjadi di berbagai wilayah.
Menurutnya, kerusakan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari masifnya aktivitas industri ekstraktif. Ia menyebut pembukaan lahan besar-besaran dan perubahan bentang alam menyebabkan daya serap tanah menurun drastis. “Kita perlu jujur melihat akar persoalan. Aktivitas tambang dan perkebunan jelas membawa dampak besar pada pola air di wilayah hulu maupun hilir,” katanya.
Agusriansyah menilai perusahaan wajib menjalankan komitmen reklamasi dan pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab. Ia juga mengusulkan adanya audit independen terhadap perusahaan yang diduga abai terhadap kewajiban AMDAL. “Kalau ditemukan pelanggaran, harus ada konsekuensi. Jangan sampai masyarakat yang menanggung akibatnya,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya forum dialog lintas pemangku kepentingan. Ia menyebut pemerintah, perusahaan, akademisi, dan masyarakat harus duduk bersama untuk merumuskan langkah korektif atas indikasi kerusakan yang telah terjadi. “Tidak cukup hanya menuding alam semata. Ada campur tangan manusia yang harus diselesaikan bersama,” imbuhnya.
Bagi Agusriansyah, keselamatan warga harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses perizinan. Ia mengingatkan banjir bukan hanya merugikan secara ekonomi, melainkan juga mengancam jiwa. “Banjir yang berulang adalah sinyal bahwa ada sistem lingkungan yang terganggu. Respons kita tidak boleh setengah hati,” tegasnya.
Ia berharap evaluasi AMDAL menjadi langkah awal untuk memperbaiki tata kelola lingkungan di Kaltim. Menurutnya, keberlanjutan pembangunan hanya bisa tercapai jika perusahaan dan pemerintah benar-benar menempatkan kelestarian alam sebagai prioritas. (Adv/Rir)
