Bujurnews, Nasional – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke IKN memberikan dorongan moral bagi jajaran OIKN untuk mempercepat pembangunan ibu kota baru tersebut.
“Kunjungan kerja ini, selain memberi semangat kepada kami, juga untuk melaksanakan amanah dan tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden,” ujar Basuki dalam sebuah video pernyataan, Rabu (14/1/2026).
Basuki menegaskan masyarakat dan investor tidak perlu lagi meragukan kelanjutan proyek strategis nasional tersebut. Ia memastikan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana hingga berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028.
“Kami mengajak masyarakat dan investor untuk tidak ragu-ragu lagi mempertanyakan kelanjutan dan percepatan pembangunan IKN menuju ibu kota politik 2028,” katanya.
Basuki juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan Prabowo yang merupakan kunjungan perdana ke IKN sejak menjabat sebagai presiden. Ia berkomitmen menjalankan seluruh tugas dan amanah secara optimal serta tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
“Terima kasih Bapak Presiden atas kunjungan kerja Bapak. Kami di Otorita bertekad melaksanakan tugas dan amanah ini sebaik-baiknya, tepat waktu seperti yang diperintahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025,” ujar Basuki.
Presiden Prabowo tiba di IKN pada Senin (12/1/2026) sore. Keesokan harinya, Prabowo meninjau sejumlah fasilitas serta menggelar rapat internal dengan sejumlah menteri terkait dan jajaran OIKN untuk membahas perkembangan pembangunan IKN.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Presiden ingin memperoleh pembaruan langsung mengenai progres pembangunan ibu kota baru tersebut.
“Bersama dengan beberapa menteri, tadi pagi Bapak Presiden mendapatkan update dari Ketua OIKN berkenaan dengan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan pers di SMA Taruna Nusantara, Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1).
Prasetyo menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk mempercepat pembangunan fasilitas strategis, khususnya gedung legislatif dan yudikatif, agar dapat rampung dan digunakan pada 2028.
“Bapak Presiden sejak awal memberikan penekanan pada percepatan pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif, dengan harapan bisa selesai di tahun 2028,” ujarnya.
Dalam rapat internal tersebut, Prabowo juga memberikan sejumlah koreksi terkait desain dan fungsi bangunan. Menurut Prasetyo, koreksi tersebut bersifat teknis dan ditujukan untuk perbaikan serta percepatan pembangunan.
“Masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden koreksi, misalnya mengenai desain dan fungsi, dan OIKN bersama Kementerian PUPR diminta terus melakukan perbaikan,” katanya.
