Bujurnews, Sangatta – Seandainya Bupati Kutai Timur (Kutim) sampai berganti tiga kali di tiga periode ke depan, kemungkinan jalan kabupatennya bakal begitu-gitu saja. Kenapa? Ya, karena satu dan lain hal, yang menurut seorang kepala dinas yang memang sudah kompeten di bidangnya, hanya akan dapat tertangani jika ada perubahan fokus pembangunan yang signifikan.
Kalimat yang diucapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutim, Tabrani Aji itu, memang terlihat nyata. Bukan sekadar ilusi kata, namun lebih cocok dengan realita lapangan. Bilamana berkaca ke beberapa tahun terakhir juga.
Menurut Tabrani, sebagaimana berita bujurnews.com sebelumnya, dari total sekitar 1.000 kilometer jalan kabupaten yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK), baru sekitar 40 persen yang kondisinya terbangun dan layak digunakan. Sisanya, sekira 600 kilometer belum tertangani dengan lebih baik.
“Kalau kita lihat secara keseluruhan, jalan kabupaten yang sudah ter-SK-kan itu kurang lebih 1.000 kilometer. Sampai sekarang yang terakomodir baru sekitar 300 sampai 400 kilometer,” ujar Tabrani dalam wawancara belum lama ini.
Berita terkait : Auh.. APBD Selalu Besar di Kota Tambang Ini, Tapi Infrastruktur Jalan Kabupaten Masih Tertinggal, Baru 300 Kilometer Jalan Layak Kutim
Tabrani menilai, sebagian besar jalan penghubung antar kecamatan di Kutim masih belum tertangani secara maksimal. Jika pola pembangunan infrastruktur tidak dievaluasi, dikhawatirkan target penuntasan jalan kabupaten akan semakin sulit dicapai.
“Kalau polanya tidak dievaluasi, bisa jadi 10 sampai 15 tahun ke depan kita belum tentu bisa menuntaskan seluruh jalan kabupaten,” tegasnya.
Nah, perkataan beliau jika menjadi kenyataan, maka 15 tahun ke depan itu adalah tiga kali pergantian kepala daerah, yang masing-masing periode berdurasi lima tahun. Artinya, jika terburuknya sampai tiga kali ganti bupati namun tak ada perubahan sistem dan budaya, dan pemerintah tak mau lebih serius menangani ini, perkembangan jalan di Kutim akan begitu-gitu saja. Akan selalu mengambinghitamkan mobil dan alat berat pertambangan batubara yang disebut lalu lalang. Meski dari sektor tersebut juga, ABPD Kutim dibuat kencang. Ujung-ujungnya, masyarakat akan bertanya, uangnya lari ke mana? Ke kantong siapa?
Lebih lanjut sesi wawancara, Tabrani pun mendorong adanya perubahan pendekatan dalam perencanaan pembangunan jalan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih fokus pada ruas-ruas yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah.
“Jangan semata-mata pemerataan tapi tidak sampai. Arahkan pembangunan ke wilayah yang menunjang ekonomi,” katanya.
Selain itu, ia juga menyadari, pemerintah sendiri perlu melakukan evaluasi lainnya. Yakni, pola penanganan jalan yang masih bersifat tambal sulam. Metode tersebut dinilai tidak efektif dan justru menambah beban aset daerah dalam jangka panjang.
“Kenapa tidak kita identifikasi spot-spot yang rusak parah, direncanakan dengan matang, lalu diselesaikan satu per satu setiap tahun,” ujarnya menyadari.
Ia menambahkan, kerusakan jalan di Kutim sebagian besar disebabkan oleh kendaraan bermuatan berat, seperti angkutan sawit dan tambang, yang kerap melampaui kapasitas jalan.
Kondisi struktur tanah di Kalimantan juga memerlukan metode konstruksi khusus agar jalan lebih tahan lama.
“Secara teknis, idealnya lapis dasar jalan dibeton dulu baru diaspal. Itu jauh lebih kuat, tapi memang biayanya lebih besar,” jelasnya.
Terkait pelibatan perusahaan dalam penanganan jalan, Tabrani menyebut regulasi mengenai kompensasi dari perusahaan tambang sebenarnya sudah tersedia. Namun, pembahasan teknis terkait keterlibatan langsung pihak ketiga masih perlu ditindaklanjuti.
“Regulasinya ada, tapi teknisnya masih perlu pembahasan lebih lanjut,” tutupnya.
Pada akhirnya, Tabrani tidak memungkiri, beban tersebut juga tentu berada di pundaknya, yang memang banyaknya pengerjaan proyek infrastruktur berada salah satunya di Dinas PUPR Kutim. Dirinya akan berupaya melakukan yang terbaik tahun ini. (ma/rc)
