Bujurnews.com, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyoroti wacana penghapusan tenaga guru honorer yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru di daerah, khususnya di sektor pendidikan di Kota Samarinda.
Menurut Anhar, pemerintah selama ini terus mendorong berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Termasuk upaya pencegahan stunting melalui program pemenuhan gizi dan perhatian terhadap dunia pendidikan.
Namun, ia menilai perhatian terhadap kesiapan tenaga pendidik juga harus menjadi fokus utama pemerintah.
“Pemerintah menuntut peningkatan kualitas anak-anak agar tidak stunting dan sebagainya. Nah, salah satu instrumen penting dalam pendidikan itu adalah tenaga pendidiknya. Kalau pendidiknya tidak siap, bagaimana?” ujar Anhar, pada Senin (11/5/2026).
Ia menegaskan, kondisi di Samarinda saat ini masih mengalami kekurangan guru dalam jumlah yang cukup signifikan.
Berdasarkan data yang ia sampaikan di Komisi IV DPRD Samarinda, setiap tahun kota tersebut kekurangan sekitar 100 tenaga guru akibat pensiun, mutasi, hingga faktor lainnya.
“Kurang lebih setiap tahun kita kekurangan sekitar 100 guru. Ada yang pensiun, pindah tugas, dan lain sebagainya,” katanya.
Karena itu, Anhar mempertanyakan kebijakan pemerintah pusat yang mewacanakan penghapusan status guru honorer tanpa disertai solusi konkret terhadap kekurangan tenaga pengajar di daerah.
Dirinya bahkan menyindir bahwa apabila solusi yang ditawarkan hanya sebatas menghapus tenaga honorer, maka kebijakan tersebut dinilai tidak menyelesaikan akar persoalan pendidikan.
“Kalau solusinya cuma menghilangkan guru honorer, anak semester tiga juga bisa jadi menteri,” ujarnya.
Anhar menjelaskan, berdasarkan informasi yang ia terima, wacana penghapusan istilah guru honorer sebenarnya sudah muncul sejak 2024 dan direncanakan efektif berjalan pada 2026.
Namun menurutnya, perubahan istilah semata tidak akan menyelesaikan persoalan apabila kebutuhan tenaga pengajar di lapangan belum terpenuhi.
“Kalau hanya istilah yang berubah, tapi pelaksanaannya sama saja, itu bukan solusi. Yang kita tanyakan sekarang, kekurangan guru ini mau diapakan?” tegasnya.
Dia meminta pemerintah pusat segera menghadirkan regulasi yang jelas terkait mekanisme penggantian tenaga honorer, terutama bagi daerah yang masih sangat bergantung pada keberadaan guru honorer untuk menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan.
Selain itu, Anhar juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi daerah yang memiliki tantangan berbeda-beda dalam sektor pendidikan.
“Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru berdampak tidak baik bagi daerah ke depannya,” katanya.
Meski demikian, Anhar mengaku tidak meragukan kapasitas Menteri Pendidikan saat ini yang dinilainya memiliki pengalaman dan latar belakang kuat di bidang pendidikan dan kesehatan.
Ia menyebut keberhasilan pengelolaan lembaga pendidikan hingga rumah sakit oleh organisasi yang dipimpin sang menteri menjadi bukti kompetensi tersebut.
Namun, menurutnya, tantangan mengelola sistem pendidikan nasional tentu jauh lebih kompleks dibanding mengelola institusi pendidikan maupun kesehatan secara organisasi.
“Ini tantangan karena yang dikelola adalah negara. Di daerah itu kondisinya tidak semua sama,” pungkasnya. (Rfh/Adv/DPRD Samarinda)
