Bujurnews.com, Samarinda – DPRD Kota Samarinda mendorong dialog antara Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan para sopir menyusul aksi demonstrasi terkait kebijakan penataan distribusi BBM dan kendaraan angkutan. DPRD menilai kompromi diperlukan agar tujuan penataan tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi pekerja transportasi di lapangan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan sejumlah kebijakan yang diterapkan pemerintah melalui Dinas Perhubungan pada dasarnya memiliki tujuan positif. Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan dampak yang dirasakan para sopir.
“Ini memang kita harus melihatnya jernih ya, kan ada beberapa hal kebijakan dilakukan oleh Pemkot lewat Dishub yang itu memicu protes dari sopir,” ujar Abdul Rohim.
Menurutnya, penataan distribusi BBM diperlukan untuk memastikan bahan bakar bersubsidi digunakan secara tepat sasaran. Pemerintah juga memiliki alasan melakukan pengawasan karena terdapat potensi penyalahgunaan, termasuk kendaraan dengan kapasitas tangki maupun tempat penyimpanan BBM yang telah dimodifikasi.
“Kebijakan-kebijakan beberapa itu sebenarnya kalau kita analisa sih bagus saja ya, demi untuk melakukan penataan baik itu soal bahan bakar dan lain-lain ya. Nah tapi pemerintah juga mesti melihat kondisi sopir,” katanya.
Karena itu, DPRD membuka ruang untuk menjadi mediator apabila dibutuhkan. Pertemuan antara pemerintah dan perwakilan sopir dinilai penting untuk membahas kembali aspek teknis kebijakan yang dianggap menyulitkan tanpa menghilangkan tujuan utama penataan distribusi BBM.
“Jadi ini memang perlu dirapikan, perlu ditata untuk kepentingan bersama. Jadi enggak bisa juga masing-masing ego,” tegasnya.
Abdul Rohim menilai penyelesaian persoalan tidak dapat dilakukan apabila masing-masing pihak hanya mempertahankan kepentingannya. Pemerintah dapat mengevaluasi bagian teknis yang memungkinkan disesuaikan, sementara para sopir juga diharapkan mendukung kebijakan yang bertujuan mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Jadi win-win solusi itu adalah di pemerintah mungkin mau mengalah satu langkah, di driver juga mesti mau mengalah satu langkah. Kalau sama-sama maunya kepentingannya saja yang dipenuhi ini enggak selesai nanti,” tuturnya.
DPRD berharap dialog dapat menghasilkan solusi yang memberikan kepastian bagi para sopir sekaligus menjaga tujuan penataan yang dilakukan pemerintah. Dengan komunikasi yang terbuka, kebijakan distribusi BBM diharapkan dapat diterapkan secara tertib tanpa menimbulkan persoalan baru bagi pekerja transportasi di Samarinda.
(Rir/Adv DPRD Samarinda)
